Bombana – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Investigasi Negara (DPC LIN) Kabupaten Bombana menyoroti keras proyek Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Bombana yang bersumber dari APBD dengan nilai anggaran miliaran rupiah, namun belum juga difungsikan dan sudah menampakkan kerusakan serius.
Hasil pemantauan DPC LIN Bombana di lapangan menemukan adanya retakan pada salah satu tiang besar di bagian depan gedung, yang secara visual terlihat cukup jelas. Kerusakan dini ini terjadi ketika gedung bahkan belum pernah digunakan untuk aktivitas resmi DPRD.
Ketua DPC LIN Kabupaten Bombana, Andi Makkatajangi, menyatakan bahwa kondisi tersebut menjadi alarm keras terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
“Ini gedung representasi rakyat, dibangun dengan uang rakyat miliaran rupiah. Belum sempat ditempati, tiang utama sudah retak. Ini bukan masalah kecil. Publik berhak curiga dan menuntut penjelasan,” tegas Andi Makkatajangi.
DPC LIN Bombana menilai, retakan pada tiang utama menyentuh aspek keamanan struktur dan keselamatan pengguna gedung. Kerusakan seperti ini pada bangunan yang relatif baru bisa mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang seharusnya.
Karena itu, DPC LIN Bombana secara tegas:
1. Mendesak Polres Bombana
untuk memanggil dan memeriksa pihak kontraktor pelaksana serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait kualitas pekerjaan, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
2. Mendorong Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana
untuk melakukan penyelidikan mendalam, dan apabila ditemukan dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Meminta Pemerintah Daerah dan DPRD Bombana
agar tidak menutup mata, melakukan evaluasi teknis menyeluruh, termasuk uji kelayakan struktur oleh lembaga independen sebelum gedung digunakan.
“Kami tidak asal menuduh, tapi fakta di lapangan tidak bisa disembunyikan: tiang utama gedung baru retak sebelum difungsikan. Itu cukup sebagai dasar bagi aparat penegak hukum untuk turun, memeriksa, dan membuka semuanya secara transparan,” lanjut Andi Makkatajangi.
DPC LIN Bombana menyatakan siap menyerahkan dokumentasi foto kerusakan serta data proyek yang dimiliki kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
LIN Bombana menegaskan, kasus ini harus menjadi pelajaran agar setiap proyek infrastruktur yang dibiayai uang rakyat tidak lagi dikerjakan secara asal jadi, sementara risiko dan kerugian akhirnya dibebankan kembali kepada masyarakat.
