Oleh : La Ode Muhamad Barton
Menteri Hukum dan HAM BEM UHO
Momentum Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Indonesia, bukan sekadar agenda seremonial penuh pidato dan slogan tanpa realisasi nyata.
Di tengah klaim pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, masih banyak buruh yang hidup dalam tekanan upah rendah, minim perlindungan kerja, serta ketidakpastian masa depan. Sementara di sisi lain, pendidikan yang seharusnya menjadi hak seluruh rakyat justru semakin terasa mahal dan tidak merata.
Pemerintah Indonesia hari ini dinilai lebih sibuk menjaga stabilitas citra dibanding memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan rakyat. Kebijakan ketenagakerjaan kerap kali lebih berpihak pada kepentingan investasi dan pemilik modal, sementara buruh dipaksa menerima kondisi kerja yang tidak manusiawi.
Ketika rakyat menyuarakan kritik dan menuntut haknya, negara justru sering hadir dengan pendekatan represif dibanding solusi. Hingga nyawapun tak segan untuk di habisi hanya untuk menutupi kemunafikan dan banyak pelanggaran yang telah dilakukan
Di bidang pendidikan, negara terus berbicara tentang visi Indonesia Emas, namun gagal menyelesaikan persoalan mendasar: fasilitas pendidikan yang timpang, tingginya biaya pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik yang masih memprihatinkan, hingga akses pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau masyarakat kecil di berbagai daerah.
Ironisnya, pemerintah terus mengkampanyekan kemajuan bangsa, tetapi masih membiarkan banyak anak muda kehilangan kesempatan pendidikan hanya karena persoalan ekonomi. Pendidikan perlahan diarahkan menjadi privilege, bukan lagi hak konstitusional yang wajib dijamin negara.
Pemerintah Indonesia harus berhenti menjadikan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional sebagai formalitas tahunan. Negara wajib membuktikan keberpihakannya melalui kebijakan nyata: menjamin upah layak, memperkuat perlindungan hukum terhadap buruh, membuka akses pendidikan yang adil dan berkualitas, serta memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar proyek pencitraan politik.
Karena bangsa yang besar bukan diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari bagaimana negara menghargai buruhnya dan mencerdaskan generasi mudanya.
Maka melalui momentum ini kami mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mendesak pemerintah agar:
- Menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan yang layak bagi seluruh buruh tanpa diskriminasi.
- Menghentikan kebijakan pendidikan yang memberatkan masyarakat kecil.
- Memperluas akses pendidikan berkualitas hingga ke daerah terpencil dan tertinggal.
- Memastikan anggaran pendidikan dan ketenagakerjaan digunakan secara transparan dan tepat sasaran.
- Mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik dan investasi semata.
Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional harus menjadi momentum perjuangan, bukan sekadar perayaan. Sebab selama masih ada buruh yang tertindas dan rakyat yang sulit mengakses pendidikan, maka negara belum sepenuhnya hadir untuk rakyatnya.
