Bombana,Mediasekawan,com. – Bung Fasya, aktivis pemerhati kebijakan daerah, dengan tegas mengajukan mosi tidak percaya terhadap pengelolaan anggaran di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan anggaran yang dinilai tidak transparan dan tidak efektif, serta mendesak agar camat kecamatan tersebut segera diganti. Selain itu, Fasya juga menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024.
Dalam pernyataannya, Fasya menekankan bahwa alokasi dan penggunaan dana yang tidak jelas serta lambannya pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan anggaran tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam kepemimpinan kecamatan. Salah satunya adalah pengadaan belanja pakaian olahraga senilai Rp 39.500.000 yang dinilai tidak transparan, serta proyek pengadaan perahu/kapal senilai Rp 21.000.000 yang tidak jelas pemanfaatannya. “Kami tidak bisa terus diam melihat anggaran yang seharusnya digunakan untuk kemajuan masyarakat, justru dikelola dengan cara yang tidak efisien dan tidak transparan,” kata Fasya.
Lebih lanjut, Fasya menyebutkan beberapa proyek lain seperti pemeliharaan gedung dengan nilai Rp 50.000.000 dan pengadaan jembatan titian dengan total anggaran Rp 88.000.000, yang menurutnya juga tidak sesuai dengan harapan masyarakat. “Anggaran-anggaran ini seharusnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat, namun kenyataannya belum terlihat hasil yang signifikan,” tambahnya.
Ia menyerukan agar camat yang menjabat segera mundur dari jabatannya karena gagal menjalankan tugasnya dalam mengelola anggaran dengan baik. “Kami mendesak camat untuk mengundurkan diri, karena kepemimpinan yang ada saat ini jelas tidak dapat diandalkan dalam mengelola anggaran dengan benar,” tegas Fasya.
Fasya juga menuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Bombana untuk segera melakukan audit terhadap anggaran yang telah dialokasikan untuk Kecamatan Rarowatu Utara pada tahun 2024. “Penggunaan dana publik harus diawasi dengan ketat. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan dan apakah itu benar-benar memberikan manfaat bagi mereka,” lanjutnya.
Desakan yang diajukan oleh Fasya ini telah memicu perhatian publik dan pejabat daerah, yang kini menantikan tindakan nyata dari pihak berwenang. Masyarakat setempat mengharapkan adanya perubahan dalam pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
Fasya menutup pernyataannya, “Kami akan terus memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Setiap anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan jelas dan tepat sasaran.”/AI.
