MUNA — Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) FISIP Universitas Halu Oleo (UHO) secara terbuka dan tegas menagih janji politik Bupati Muna serta mendesak Pemerintah Kabupaten Muna agar segera melakukan perbaikan dan pengaspalan jalan di Kecamatan Marobo, khususnya di Desa Marobo dan Desa Wadolao, yang hingga hari ini masih berada dalam kondisi rusak dan memprihatinkan.
DPK GMNI FISIP UHO menilai, pembiaran terhadap kerusakan infrastruktur jalan di wilayah tersebut merupakan potret ketimpangan pembangunan sekaligus mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat pedesaan.
Sekretaris DPK GMNI FISIP UHO, Maman Marobo, menegaskan bahwa persoalan jalan di Kecamatan Marobo bukanlah isu baru, melainkan masalah lama yang terus berulang dan tidak kunjung diselesaikan secara serius oleh pemerintah daerah.
Saya adalah putra daerah Kecamatan Marobo. Saya mengingat dengan jelas janji Bapak Bupati Muna terpilih yang pada saat itu menyampaikan komitmen untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi Kecamatan Marobo melalui pembangunan infrastruktur, terutama jalan. Namun hingga hari ini, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Janji tersebut belum terwujud dan bagi masyarakat, ia perlahan berubah menjadi ilusi politik yang kebenarannya masih terus dipertanyakan,
tegas Maman Marobo.
Menurutnya, jalan merupakan infrastruktur strategis dan fundamental yang menjadi penentu hidup-matinya aktivitas ekonomi rakyat. Ketika akses jalan rusak dan tidak segera diaspal, maka yang paling dirugikan adalah petani, pelajar, dan masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada mobilitas harian.
DPK GMNI FISIP UHO juga menyoroti bahwa kerusakan jalan di Desa Marobo dan Wadolao telah berdampak langsung terhadap terhambatnya distribusi hasil pertanian, meningkatnya biaya transportasi, serta terbatasnya akses layanan pendidikan dan kesehatan.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan narasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang kerap disampaikan pemerintah daerah.
Jika pemerintah daerah sungguh-sungguh ingin membangun ekonomi rakyat, maka langkah paling mendasar adalah memastikan akses jalan yang layak. Tanpa infrastruktur jalan yang baik, seluruh program pembangunan hanya akan menjadi slogan tanpa makna,lanjutnya.
DPK GMNI FISIP UHO menilai bahwa pola pembangunan Pemkab Muna selama ini lebih cenderung bersifat simbolik dan terpusat, sementara wilayah kecamatan dan desa justru tertinggal dan luput dari prioritas kebijakan.
Oleh karena itu, DPK GMNI FISIP UHO secara tegas menuntut Pemerintah Kabupaten Muna untuk:
1.Segera turun langsung meninjau kondisi jalan di Desa Marobo dan Desa Wadolao;
2.Merealisasikan perbaikan dan pengaspalan jalan secara menyeluruh, bukan tambal sulam;
3.Menjadikan Kecamatan Marobo sebagai prioritas pembangunan infrastruktur dasar.
DPK GMNI FISIP UHO menegaskan akan terus mengawal persoalan ini secara terbuka, serta tidak menutup kemungkinan melakukan konsolidasi gerakan mahasiswa dan rakyat apabila pemerintah daerah tetap abai terhadap kondisi riil yang dialami masyarakat Kecamatan Marobo.
Pembangunan yang adil tidak boleh berhenti di pusat kota. Negara dan pemerintah daerah harus hadir hingga ke desa. Jika suara rakyat terus diabaikan, maka kritik dan tekanan politik dari mahasiswa akan terus kami suarakan,” tutup Maman Marobo.
