Jakarta, Mediasekawan.com. – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mendesak Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan pembentukan Komite Reformasi Polri yang sebelumnya diumumkan pemerintah. Ia menilai, lebih dari sebulan berlalu sejak rencana itu disampaikan, komite tersebut belum juga terbentuk — sementara Polri sudah lebih dulu membentuk tim transformasi internal.
“Bapak Presiden sudah memutuskan membentuk Komite Reformasi Polri. Tapi sampai sekarang belum terbentuk. Anehnya, Polri justru menyalib keputusan Presiden dengan membentuk tim reformasi sendiri,” ujar Gatot melalui kanal Hersubeno Point, Jumat (17/10/2025).
Menurut Gatot, langkah Polri tersebut menegaskan urgensi reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian. Ia menilai penundaan pembentukan komite hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah belum serius menata ulang institusi penegak hukum.
“Ironisnya, komite yang dijanjikan itu masih tertunda. Semoga tidak kelupaan — apalagi masuk angin,” sindirnya.
Gatot juga menyinggung dua kasus besar yang pernah mengguncang Polri — Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa — sebagai bukti bahwa reformasi kepolisian tak bisa ditunda.
“Kasus Sambo menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan secara sistematis, sementara kasus Teddy Minahasa membuka mata publik soal keterlibatan aparat dalam peredaran narkoba,” katanya.
Lebih jauh, Gatot mengingatkan bahaya ketika kekuasaan Polri terlalu besar tanpa pengawasan yang kuat.
“Brimob saja persenjataannya melebihi infanteri. Polri kini memiliki kekuatan hukum dan senjata yang sangat besar, bahkan lebih kuat dari wakil presiden sekalipun,” ujarnya.
Ia menegaskan, amanat UUD 1945 menempatkan polisi sebagai pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Karena itu, ia mendesak Presiden Prabowo segera membentuk Komite Reformasi Polri untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Reformasi Polri adalah amanat moral dan politik yang tidak bisa ditunda. Jangan sampai rakyat kehilangan harapan pada institusi yang seharusnya melindungi mereka,” tegas Gatot./AL.
