Kendari – Babar salah satu mahasiswa asal Kabupaten Buton yang saat ini menempuh pendidikan di Kota Kendari, menegaskan pentingnya Pemerintah Daerah (Pemda) Buton untuk segera menginisiasi Forum Aspirasi dan Konsultasi Mahasiswa Daerah sebagai ruang resmi serap aspirasi dan kolaborasi antara pemuda dan pemerintah.
Menurut Babar, mahasiswa merupakan aset intelektual daerah yang seharusnya dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, bukan hanya dijadikan objek kebijakan tanpa ruang partisipasi yang jelas.
“Mahasiswa asal Buton yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, khususnya di Kendari, memiliki banyak gagasan, kritik, dan solusi. Namun hingga hari ini, belum ada forum resmi yang mempertemukan kami dengan Pemda Buton secara berkelanjutan,” ujar Babar.
Ia menilai, keberadaan forum aspirasi dan konsultasi mahasiswa daerah akan menjadi wadah strategis untuk menyampaikan persoalan pendidikan, pemuda, lapangan kerja, hingga pembangunan daerah secara konstruktif dan terarah.
“Forum ini bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, tetapi sebagai ruang dialog, evaluasi, dan kolaborasi. Pemda membutuhkan ide segar, dan mahasiswa membutuhkan ruang untuk didengar,” tegasnya.
Babar juga menyoroti bahwa banyak daerah lain di Indonesia telah lebih dulu membangun pola kemitraan dengan mahasiswa melalui forum dialog rutin, musyawarah pemuda, maupun pelibatan mahasiswa dalam perencanaan program daerah. Menurutnya, Buton tidak boleh tertinggal dalam membangun komunikasi yang sehat dengan generasi mudanya.
Lebih lanjut, ia berharap forum tersebut tidak bersifat seremonial semata, melainkan memiliki tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan.
“Kami berharap Pemda Buton serius membangun forum ini, dengan agenda rutin, keterlibatan OPD terkait, serta komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Karena masa depan Buton juga ada di tangan pemudanya,” tutup Babar.
Rilisan ini sekaligus menjadi ajakan terbuka kepada Pemerintah Daerah Buton untuk membuka ruang kolaborasi yang inklusif, transparan, dan partisipatif demi pembangunan daerah yang lebih progresif dan berkeadilan./AB.
