Mahasiswa yang tergabung dalam elemen kepemudaan dan perwakilan mahasiswa yang peduli terhadap isu keadilan sosial dan tata kelola pelayanan publik menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami oleh karyawan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Tumada. Sorotan ini muncul akibat adanya ketimpangan serius antara berjalannya kontrak kerja dan aktivitas operasional dapur dengan ketidakjelasan kontrak serta kepastian pembayaran gaji para karyawan.
Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang dihimpun mahasiswa, dapur SPPG Desa Tumada telah beroperasi melakukan perekrutan karyawan, penetapan karyawan, pelatihan secara aktif, dan para karyawan telah menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, Mereka bekerja setiap hari. Namun ironisnya, di tengah beban kerja yang terus berjalan, para karyawan justru dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terkait kontrak gaji yang tidak berjalan, ini seharusnya menjadi hak dasar mereka sebagai pekerja untuk di ketahui.
Mahasiswa menilai bahwa situasi ini mencerminkan lemahnya tata kelola ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program SPPG. Kontrak kerja yang telah berjalan tanpa kejelasan kontrak gaji merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang berpotensi merugikan karyawan secara ekonomi dan psikologis. Para karyawan bekerja dalam bayang-bayang ketidakpastian, tanpa kepastian upah berjalan, mekanisme pembayaran, serta waktu pencairan gaji yang jelas, sehingga menimbulkan keresahan dan tekanan sosial di kalangan pekerja.
Lebih lanjut, mahasiswa menegaskan bahwa ketidakjelasan kontrak gaji tidak hanya melanggar prinsip keadilan kerja, tetapi juga bertentangan dengan semangat perlindungan tenaga kerja dan nilai kemanusiaan. Setiap pekerja berhak memperoleh kepastian hukum atas hubungan kerja yang dijalaninya, termasuk kejelasan kontrak, hak upah, dan jaminan kesejahteraan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka program SPPG yang sejatinya bertujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru berpotensi menciptakan persoalan sosial baru di tingkat desa.
Mahasiswa juga menyoroti lemahnya tanggung jawab pihak pengelola dapur SPPG dan pemangku kebijakan terkait dalam memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sebelum program dijalankan secara penuh.Menurut mahasiswa, tidak seharusnya sebuah program pelayanan publik dijalankan apabila aspek dasar ketenagakerjaan, khususnya kontrak gaji, belum disepakati dan ditetapkan secara transparan. Hal ini menunjukkan adanya dugaan kelalaian administratif yang patut mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.
Atas dasar kondisi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah desa, pengelola dapur SPPG, serta instansi terkait untuk segera memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait kontrak gaji karyawan dapur SPPG Desa Tumada.
Mahasiswa menuntut agar seluruh hak karyawan dipenuhi secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menghindari eksploitasi tenaga kerja dan memastikan keberlanjutan program secara berkeadilan.
