Kendari, Mediasekawan.com 12 September 2026— Antrean kendaraan yang semakin memadat di sejumlah SPBU kembali menyita perhatian publik. Kondisi ini bukan sekadar persoalan panjangnya barisan, melainkan menyangkut mobilitas warga dan kelancaran aktivitas ekonomi yang bergantung pada kepastian pasokan energi.
Antrean panjang memaksa masyarakat mengalokasikan lebih banyak waktu hanya untuk mendapatkan BBM. Bagi pekerja, pengemudi angkutan, pelaku usaha, hingga rumah tangga, kondisi ini meningkatkan beban operasional dan menekan produktivitas. Jika berlarut-larut, gangguan pasokan berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perdagangan dan distribusi barang.
Kekhawatiran makin menguat ketika keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah beriringan dengan isu kenaikan harga BBM. Bagi kelompok berpenghasilan rendah, perubahan biaya energi berdampak besar karena memengaruhi ongkos transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Persoalan ini pun tak lepas dari dinamika ekonomi makro, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah yang memberi tekanan pada komponen biaya energi.
Mahasiswa politik, Husen, menilai persoalan BBM memerlukan perhatian serius pemerintah. Menurutnya, BBM memiliki posisi strategis dalam menopang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“BBM bukan hanya sekadar bahan bakar. BBM merupakan bagian penting dalam menggerakkan sumber daya manusia. Ketika transportasi terganggu, aktivitas kerja, perdagangan, pendidikan, hingga distribusi barang ikut terganggu,” ujar Husen, Jumat (12/9/2026).
Ia meminta Kementerian ESDM memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan, penyebab antrean, serta langkah yang sedang dan akan dilakukan pemerintah. Pemerintah juga dinilai perlu mengevaluasi persoalan dari hulu ke hilir bila antrean terjadi berulang, mulai dari ketersediaan stok, distribusi antardaerah, mekanisme penyaluran, hingga pengawasan di tingkat SPBU.
“Masyarakat sudah cukup resah. Jangan sampai persoalan keterbatasan pasokan dan antrean panjang justru menambah tekanan ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil,” tegasnya.
Stabilitas BBM pada akhirnya bukan hanya soal memastikan kendaraan dapat mengisi bahan bakar, tetapi menjaga roda kehidupan masyarakat tetap bergerak. Di tengah antrean yang semakin mengular, publik menuntut kebijakan terukur, distribusi efektif, dan komunikasi pemerintah yang terbuka. Respons cepat dan transparan akan menjadi ukuran penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Redaksi : Mediasekawan
