Jakarta, Mediasekawan.com 22 September 2026 — Munculnya kembali wacana reshuffle kabinet dan nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ikut disebut dalam radar evaluasi seharusnya tidak hanya dilihat dari riuhnya pemberitaan, tetapi harus diukur dari capaian konkret selama menjalankan tugas.
Menurut pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP), Aldi Pradana, Bahlil belum layak dijadikan sasaran reshuffle apabila ukuran yang digunakan adalah kinerja dan kontribusinya terhadap sektor energi nasional.
“Evaluasi menteri harus berbasis kinerja, bukan semata-mata tekanan pemberitaan. Kalau melihat capaian ESDM, Bahlil justru memiliki sejumlah catatan positif yang patut dipertahankan,” ujar Aldi.
Salah satu indikator yang patut diperhitungkan adalah lifting minyak nasional 2025 yang mencapai 605,3 ribu barel per hari atau 100,05 persen dari target APBN. Kementerian ESDM menyebut capaian tersebut merupakan pertama kalinya target lifting APBN terlampaui setelah bertahun-tahun mengalami penurunan. 
Selain itu, PNBP sektor ESDM pada 2025 mencapai Rp138,37 triliun, atau 108,56 persen dari target awal Rp127,44 triliun. Angka tersebut menunjukkan sektor ESDM masih memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan negara. 
Di sektor hilirisasi, Bahlil juga membawa agenda yang tidak kecil. Pemerintah melaporkan kepada Presiden bahwa pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik melalui kerja sama CATL dan Antam telah selesai dan memasuki tahap persiapan peresmian pada 2026. 
Menurut Aldi, capaian tersebut menunjukkan bahwa Bahlil tidak hanya bekerja pada persoalan migas, tetapi juga berada di garis depan agenda transformasi energi dan hilirisasi sumber daya mineral.
“Indonesia membutuhkan menteri yang berani mengambil keputusan dan mampu mengawal agenda strategis sampai ke tahap implementasi. Kita tidak boleh mudah mengganti pejabat hanya karena muncul kritik. Yang harus dilihat adalah apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih harus diperbaiki,” katanya.
Bahkan dalam agenda legislasi strategis, Presiden Prabowo masih memberikan kepercayaan kepada Bahlil untuk menjadi ketua tim pemerintah dalam pembahasan RUU Migas bersama DPR. Surat Presiden mengenai pembahasan RUU tersebut telah diterbitkan pada 14 September 2026. 
Fakta itu, menurut Aldi, menjadi sinyal bahwa Bahlil masih dipercaya menangani salah satu agenda paling strategis dalam sektor energi nasional.
“Kalau Presiden masih memberikan mandat kepada Bahlil untuk memimpin pembahasan RUU Migas, tentu publik juga harus melihat bahwa ada tingkat kepercayaan dan tanggung jawab besar yang masih diberikan kepadanya,” ujar Aldi.
Ia menambahkan, persoalan antrean BBM dan berbagai kritik terhadap sektor energi tetap harus dijadikan bahan evaluasi. Namun, evaluasi tidak otomatis berarti pergantian menteri.
“Bahlil tentu tidak sempurna. Ada persoalan yang harus dibenahi, terutama pelayanan dan komunikasi publik. Tetapi memperbaiki kekurangan berbeda dengan mengganti orang. Jangan sampai kita kehilangan menteri yang sedang mengawal agenda strategis hanya karena tekanan sesaat,” katanya.
Aldi menilai Indonesia justru perlu bangga memiliki figur seperti Bahlil yang memahami dinamika investasi, energi, hilirisasi dan kepentingan pembangunan nasional dari berbagai perspektif.
“Bahlil memiliki pengalaman dari dunia usaha, birokrasi, investasi hingga energi. Kombinasi pengalaman seperti ini tidak mudah ditemukan. Karena itu, menurut saya, yang lebih penting sekarang bukan berbicara siapa yang harus diganti, tetapi bagaimana memastikan Bahlil mampu meningkatkan kinerja ESDM dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih ada,” tuturnya.
Dengan demikian, reshuffle seharusnya tidak menjadi tujuan politik, melainkan instrumen untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Selama seorang menteri masih mampu menunjukkan capaian terukur, menjalankan agenda strategis Presiden dan memiliki ruang untuk memperbaiki kekurangan, mempertahankannya juga merupakan pilihan kebijakan yang rasional.
Redaksi : Mediasekawan
