Kendari, Mediasekawan.com 14 Oktober 2026 – Dua tahun perjalanan Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah berlalu. Masa “bulan madu” politik sejatinya telah usai. Janji-janji manis kampanye kini berhadapan langsung dengan kenyataan pahit yang harus ditanggung oleh rakyat: lonjakan harga bahan pokok, semakin menyempitnya lapangan kerja, serta ruang fiskal yang kian tercekik.
kami melihat bahwa hari ini fungsi pengawasan legislatif telah kehilangan giginya akibat koalisi gemuk yang membeo pada kekuasaan. Ketika jeritan publik tak lagi menemukan tempat di gedung parlemen, maka menjadi kewajiban moral mahasiswa untuk menguliti dan menyuarakan Rapor Merah dua tahun pemerintahan ini berbasis fakta dan kajian teknokratis objektif, seperti yang tercermin dalam laporan evaluasi independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
- Kebijakan Nir-Kajian dan Pergeseran Militeristik
Akar masalah utama pemerintahan hari ini bermula dari pusat pengelolaan kekuasaan yang cenderung mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kebijakan strategis sering kali diambil secara mendadak, top-down, dan tanpa didasari oleh kajian ilmiah serta partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Program-program populis berskala besar dipaksakan berjalan sebelum kebutuhan lokal dipetakan secara matang.
Di saat yang sama, kita menyaksikan tren remiliterisasi tata kelola sipil yang kian mengkhawatirkan. Pengerahan militer ke dalam program-program non-pertahanan hingga pengangkatan perwira aktif dalam jabatan sipil tanpa mekanisme pensiun yang transparan tidak hanya mencederai supremasi sipil amanat Reformasi 1998, tetapi juga mengaburkan fokus utama TNI sebagai pertahanan negara.
- Program Populis yang Menumbalkan Layanan Dasar dan Kas Desa
Dua program prioritas utama pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), terbukti menimbulkan penolakan publik yang masif. MBG terbukti menggerus alokasi anggaran pendidikan mendasar, sementara kasus keracunan di daerah dan ancaman komodifikasi proyek oleh elite politik terus membayangi.
Hal yang tak kalah tragis terjadi di tingkat desa. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan yang memotong hingga 58,03% pagu Dana Desa (akumulasi Rp34,57 triliun) demi membiayai pembangunan gerai KDMP adalah bentuk nyata “begal fiskal” terhadap kedaulatan desa. Pembangunan ekonomi desa seharusnya memperkuat BUMDes dan usaha warga lokal yang telah tumbuh, bukan malah mematikan usaha rakyat lewat pembentukan koperasi bernuansa instruktif-sentralistik yang merampas kewenangan musyawarah desa.
- Beban Fiskal yang Membebankan Masa Depan Generasi Muda
Kondisi ekonomi rakyat kian memprihatinkan, masyarakat merasa pajak dan pungutan pemerintah saat ini terlalu berat. Kebijakan berburu pajak justru menyasar sektor UMKM dan masyarakat menengah ke bawah, sementara fasilitas insentif pajak tax holiday triliun rupiah terus dibagikan secara boros kepada industri ekstraktif yang padat modal dan minim menyerap tenaga kerja lokal.
Di sisi lain, beban pembayaran bunga utang pemerintah telah menyedot hingga 24% penerimaan pajak negara. “Candu utang” melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) berbunga tinggi demi menutupi defisit belanja populis adalah bentuk pengingkaran terhadap keadilan antargenerasi. Beban kesalahan tata kelola fiskal hari ini dipaksakan untuk ditanggung oleh generasi muda (Gen Z) di masa depan, yang saat ini saja sudah berjuang keras menghadapi sulitnya mencari lapangan kerja formal dan rendahnya standar upah.
Penutup
HMI MPO Komisariat FISIP UHO menegaskan bahwa ini bukan sekadar evaluasi angka, melainkan panggilan perlawanan moral. Kami akan terus berdiri di garis terdepan bersama rakyat untuk menagih akuntabilitas, meruntuhkan dominasi oligarki, dan menyelamatkan masa depan bangsa dari kehancuran ekologis serta tata kelola yang buta terhadap jeritan kaum mustadh’afin.
Redaksi : Mediasekawan
