Muna Barat, Mediasekawan.com 29 Oktober 2024 — Pembangunan puluhan unit fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di Desa Nihi, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, menjadi sorotan menyusul dugaan ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pekerjaan. Proyek yang berdasarkan informasi dihimpun bersumber dari dana aspirasi salah satu anggota DPR RI tersebut dipertanyakan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan.
Dugaan ini mencuat setelah adanya informasi mengenai penggunaan material pada bagian tiang penyangga yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan. Besi yang disebut seharusnya menggunakan ukuran 8 diduga menggunakan tiga batang besi dengan komposisi dua batang ukuran 6 dan satu batang ukuran 8.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian material yang digunakan dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar teknis pekerjaan. Jika benar terdapat perbedaan antara spesifikasi yang direncanakan dan pelaksanaan di lapangan, hal tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian konstruksi dengan ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Pembangunan yang menggunakan anggaran publik semestinya dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Karena itu, dugaan ketidaksesuaian pekerjaan perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Sebelumnya, persoalan pembangunan MCK di Desa Nihi juga telah disoroti oleh salah satu anggota KNPI Sulawesi Tenggara yang meminta BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara turun melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.
Namun, hingga saat ini, belum diperoleh informasi mengenai perkembangan tindak lanjut atas sorotan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana persoalan tersebut telah ditelusuri dan apakah pemeriksaan oleh pihak berwenang telah dilakukan.
Jangan sampai sorotan publik hanya menjadi catatan tanpa kejelasan tindak lanjut.
Menanggapi persoalan tersebut, Sarfan Hisada menyatakan akan menyurati BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara pada pekan depan. Langkah ini dimaksudkan untuk meminta perhatian dan tindak lanjut terhadap dugaan ketidaksesuaian spesifikasi maupun volume pekerjaan pembangunan MCK di Desa Nihi.
Sarfan menilai, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi penggunaan material, mutu konstruksi, maupun kesesuaian hasil pekerjaan dengan perencanaan. Apabila ditemukan perbedaan antara dokumen teknis dan kondisi di lapangan, pihak terkait perlu memberikan penjelasan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif.
Melalui surat tersebut, Sarfan berharap BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara dapat menindaklanjuti informasi yang disampaikan sesuai kewenangannya, sehingga dugaan yang berkembang di masyarakat memperoleh kejelasan berdasarkan bukti dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat berhak mengetahui apakah pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang direncanakan. Pengawasan tidak semestinya berhenti pada selesainya pekerjaan, tetapi juga perlu memastikan mutu dan kesesuaian hasil pembangunan dengan peruntukannya.
Kini, tindak lanjut dari pihak terkait menjadi hal yang dinantikan. Dugaan ketidaksesuaian pekerjaan pembangunan MCK di Desa Nihi perlu dijawab melalui pemeriksaan dan klarifikasi, bukan dibiarkan tanpa kejelasan.
Redaksi : Mediasekawan
