Kendari, Mediasekawan.com 10 November 2026 — Ketika dunia berkumpul di Antalya, Türkiye, pada 9–20 November 2026 dalam Konferensi Para Pihak ke-31 (COP31) UNFCCC, pertanyaan mendasar muncul: apa arti komitmen penyelamatan bumi di panggung internasional jika di tingkat daerah kerusakan lingkungan terus menjadi konsekuensi kebijakan eksploitatif?
“COP31 seharusnya tidak hanya menjadi panggung diplomasi lingkungan. Lebih dari itu, forum ini harus menjadi momentum menguji konsistensi pemerintah—termasuk pemerintah daerah—dalam menjalankan komitmen iklim,” tegas La Ode Asraf AlBani, Ketua Koordinator Divisi Hukum dan HAM GJPI DPW Sulawesi Tenggara, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11/2026).
Ancaman Nyata di Sulawesi Tenggara
Indonesia tidak terbebas dari krisis iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu rata-rata nasional 2024 mencapai 27,5°C—tertinggi dalam catatan observasi 1981–2024 dan 0,8°C di atas normal periode 1991–2020.
Di Sulawesi Tenggara, persoalan iklim berkelindan dengan ekspansi industri nikel. Data Kementerian ESDM yang dipublikasikan Perpustakaan DPR RI mencatat deforestasi akibat aktivitas tambang di provinsi ini mencapai 25.400 hektare sepanjang 2001–2024—terbesar secara nasional dari total 43.000 hektare.
Data Bappenas (November 2025) menunjukkan Sulawesi Tenggara memiliki 174 izin tambang nikel operasi produksi pada 2024 (172 IUP dan 2 IUPK), atau 45,08 persen dari 386 izin aktif nasional.
“Pertanyaannya: apakah peningkatan investasi sebanding dengan tanggung jawab perlindungan lingkungan?” ujar Asraf.
Temuan BPK: Pengawasan Lemah
Kritik tersebut berbasis temuan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara dalam IHPD 2023. BPK menemukan 114 IUP Operasi Produksi tidak memiliki penempatan jaminan pascatambang. Selain itu, terdapat potensi kekurangan jaminan reklamasi dari luas bukaan lahan yang belum ditetapkan sekitar Rp1,179 triliun, serta potensi kekurangan jaminan reklamasi akibat luas bukaan melebihi penetapan sekitar Rp831 miliar.
BPK juga menilai evaluasi laporan reklamasi dan pascatambang tidak memadai, sementara pengawasan internal Dinas ESDM belum optimal.
“Kami memandang temuan BPK sebagai bukti persoalan serius dalam tata kelola pertambangan. Pemerintah provinsi harus mempertanggungjawabkan tindak lanjutnya secara terbuka,” kata Asraf.
Korban di Lingkar Tambang
Dampak ekologis bukan sekadar angka. Penelitian dalam Jurnal Kelautan Nasional menemukan kontaminasi logam berat nikel pada sedimen perairan di Desa Tapuemea dan Tapunggaya, Konawe Utara, dengan konsentrasi 3,922–34,08 mg/kg—kategori pencemaran sedang hingga sedang-berat.
Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Yani Taufik, bersama SETARA Institute (ANTARA, 11 Desember 2025) mengungkap penurunan luas sawah produktif dari sekitar 5.000 menjadi 1.500 hektare, sedimentasi pesisir yang memaksa nelayan melaut 2–3 hari, serta persoalan debu dan kesehatan masyarakat lingkar tambang.
Di Kolaka Utara, ratusan nelayan Lasusua mengeluhkan air laut berubah merah kecokelatan pada Maret 2024. Dugaan keterkaitan dengan aktivitas tambang tetap memerlukan pembuktian laboratorium dan penetapan hukum.
Pertambangan dan Emisi Global
Aktivitas tambang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca melalui hilangnya vegetasi penyerap karbon, konsumsi energi fosil alat berat, operasional smelter berbasis batu bara, serta melemahnya fungsi ekosistem sebagai penyerap karbon.
“Bumi tidak mengenal batas administrasi provinsi. Emisi dari Sulawesi Tenggara menjadi bagian akumulasi gas rumah kaca atmosfer bumi,” ujar Asraf.
Landasan Hukum
Kritik ini berpijak pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sementara Pasal 33 ayat (4) menegaskan perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pada tingkat undang-undang, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pencegahan pencemaran, pengawasan, serta penegakan hukum. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba mewajibkan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang izin. PP No. 22 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan UU No. 16 Tahun 2016 mengesahkan Persetujuan Paris tentang perubahan iklim.
Penutup
“Kami tidak menolak pembangunan. Namun pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat bukanlah pembangunan yang berkeadilan. Kekuasaan diberikan rakyat untuk melindungi kepentingan publik, bukan memfasilitasi kepentingan kelompok tertentu,” tutup Asraf.
Redaksi menerima kiriman opini/rilis organisasi. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis.
Redaksi : Mediasekawan
