Kendari, Mediasekawan.com 16 November 2026 – Sekitar 100 kader Partai NasDem bersama elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (16/11/2026). Massa menuntut Sekretariat DPRD Sultra segera menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian dan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap mantan Ketua DPRD Sultra, La Ode Tariala.
Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris DPW Partai NasDem Sultra, Tahir Lakimi, bersama sejumlah pengurus dan kader partai. Dalam orasinya, massa menilai proses PAW yang telah diusulkan pihaknya hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD Sultra.
Tahir mengungkapkan, Partai NasDem telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, termasuk mengurus tujuh surat yang dibutuhkan untuk proses pemberhentian dan pergantian tersebut. Bahkan, pengurusan dokumen itu disebut membuat sejumlah kader harus bolak-balik dari Sultra ke Jakarta beberapa kali.
“Kami sudah bawa surat dua, SK pemberhentian dan pergantian, tapi di sini (DPRD Sultra) masih diam,” tegas Tahir di hadapan massa aksi.
Adapun dokumen yang menjadi dasar pengusulan PAW tersebut di antaranya SK Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 tentang pemecatan sekaligus pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) La Ode Tariala. Selanjutnya, SK Nomor 318-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 berisi usulan proses PAW untuk menggantikan posisi La Ode Tariala di DPRD Sultra.
Berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu 2024, Partai NasDem mengusulkan Albert sebagai pengganti La Ode Tariala.
Hingga aksi berlangsung, massa masih bertahan dan mendesak agar Sekretariat DPRD Sultra segera menindaklanjuti dokumen yang telah diserahkan tersebut. Mereka menegaskan, tidak akan membubarkan diri sebelum ada kepastian hukum terkait proses PAW tersebut.
Penajaman Isu:
Aksi ini menyoroti lambatnya birokrasi di Sekretariat DPRD Sultra dalam memproses usulan PAW yang diajukan partai politik. Padahal, sesuai regulasi, proses PAW seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat setelah dokumen dinyatakan lengkap. Massa menilai ada indikasi pembiaran terhadap proses demokrasi di lembaga legislatif tersebut.
Sumber: Berita Acara Aksi dan Wawancara Langsung di Lokasi Oleh Wartawan Mediasekawan Nusantara.









