Beranda / Pemerintahan / KMPH Sultra Gempur Kejati, Jangan Biarkan Laporan Dugaan Tipikor KPU Konsel Rp1,91 Miliar Mengendap, Usut Tuntas Dana Hibah Rp54,39 Miliar.

KMPH Sultra Gempur Kejati, Jangan Biarkan Laporan Dugaan Tipikor KPU Konsel Rp1,91 Miliar Mengendap, Usut Tuntas Dana Hibah Rp54,39 Miliar.

Kendari, Mediasekawan.com 19 November 2026 — Konsorsium Mahasiswa Peduli Hukum Sulawesi Tenggara (KMPH Sultra) kembali melayangkan tekanan keras terhadap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) terkait belum adanya kejelasan tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Melalui penanggung jawab, Maman Marobo, KMPH Sultra secara tegas menagih komitmen dan keberanian Kejati Sultra dalam menindaklanjuti laporan yang telah dimasukkan sejak 6 November 2026. Hingga 19 November 2026, pihak pelapor mengaku belum memperoleh informasi maupun kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.

Adapun laporan tersebut menyoroti dugaan penyimpangan belanja operasional Badan Ad Hoc senilai Rp1,91 miliar sebagaimana menjadi sorotan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025. Tidak hanya itu, KMPH Sultra juga mendesak Kejati Sultra untuk mengusut secara menyeluruh pengelolaan dan aliran dana hibah Pilkada 2024 KPU Konawe Selatan senilai Rp54,39 miliar.

KMPH Sultra menilai, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, anggaran yang menjadi sorotan merupakan uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maman Marobo menegaskan bahwa Kejati Sultra tidak boleh membiarkan laporan masyarakat kehilangan kepastian dalam proses penegakan hukum. Menurutnya, keberanian aparat penegak hukum justru diuji ketika harus menelusuri dugaan penyimpangan anggaran yang melibatkan pengelolaan keuangan publik.

“Jangan sampai laporan masyarakat hanya menjadi tumpukan berkas di atas meja. Kami mempertanyakan sejauh mana keseriusan Kejati Sultra dalam menindaklanjuti laporan yang telah kami masukkan sejak 6 November 2026. Ada dugaan penyimpangan anggaran Rp1,91 miliar yang menjadi sorotan dalam LHP BPK, kemudian terdapat dana hibah Pilkada senilai Rp54,39 miliar yang harus ditelusuri secara menyeluruh. Kejati harus menunjukkan ketegasan, bukan membiarkan publik terus bertanya tanpa mendapatkan kepastian,” tegas Maman Marobo.

Rp54,39 MILIAR BUKAN ANGKA KECIL, KEJATI HARUS TELUSURI KE MANA ALIRAN ANGGARAN!

KMPH Sultra menilai, penelusuran terhadap dana hibah Pilkada 2024 senilai Rp54,39 miliar harus menjadi perhatian serius Kejati Sultra. Aparat penegak hukum didesak untuk tidak hanya berfokus pada satu temuan, tetapi juga menelusuri keseluruhan proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pencairan, penggunaan hingga pertanggungjawaban keuangan.

Menurut Maman, transparansi pengelolaan dana hibah merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar. Setiap rupiah yang bersumber dari keuangan publik harus memiliki dasar penggunaan dan pertanggungjawaban yang jelas.

“Kami ingin mengetahui bagaimana anggaran sebesar Rp54,39 miliar tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan. Telusuri aliran dananya, periksa dokumen penggunaan anggarannya, panggil pihak-pihak terkait, dan apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana, segera proses sesuai hukum yang berlaku. Jangan ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun,” lanjutnya.

LAPORAN MASUK SEJAK 6 NOVEMBER, KMPH SULTRA TAGIH KEPASTIAN HUKUM!

Lebih lanjut, KMPH Sultra mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum terdapat kejelasan perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan kepada Kejati Sultra.

Bagi KMPH Sultra, keterbukaan informasi mengenai perkembangan laporan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Pihak pelapor meminta Kejati Sultra memberikan penjelasan resmi mengenai status laporan, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menindaklanjuti dugaan tersebut.

KMPH Sultra pun menyampaikan sejumlah desakan:

  1. Mendesak Kejati Sultra segera menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan belanja operasional Badan Ad Hoc senilai Rp1,91 miliar berdasarkan sorotan dalam LHP BPK Tahun 2025.
  2. Mendesak Kejati Sultra mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 KPU Konawe Selatan senilai Rp54,39 miliar.
  3. Mendesak penelusuran menyeluruh terhadap aliran dana hibah, termasuk pemeriksaan dokumen pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
  4. Mendesak pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
  5. Meminta Kejati Sultra memberikan kejelasan resmi atas perkembangan laporan yang telah masuk sejak 6 November 2026.

Maman Marobo menegaskan bahwa KMPH Sultra akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas dalam pidato, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan dugaan penyimpangan uang rakyat. Kami tidak meminta Kejaksaan menghakimi siapa pun tanpa bukti. Kami meminta Kejaksaan bekerja, memeriksa, menelusuri, dan mengungkap fakta secara profesional. Jika ditemukan unsur pidana dan alat bukti yang cukup, jangan ragu menindak siapa pun yang bertanggung jawab,” tegas Maman.

Ia juga memastikan bahwa KMPH Sultra tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut sampai terdapat kejelasan dan kepastian hukum dari Kejati Sultra.

KMPH SULTRA: JANGAN LINDUNGI KORUPTOR! TEGAKKAN HUKUM, SELAMATKAN UANG RAKYAT!

Redaksi : Mediasekawan

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *