MUNA—MEDIASEKAWAN.COM.|| Ratusan masyarakat, pemuda dan tokoh masyarakat Desa Laiba, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Desa Laiba Pada, Rabu (11/2/25).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) serta belum terselesaikannya konflik tanah yang melibatkan warga dengan pemerintah desa yang dipimpin Kepala Desa berinisial B.
Dalam orasinya, massa menilai pengelolaan Dana Desa tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Mereka menyebut laporan pertanggungjawaban anggaran tidak disampaikan secara rinci maupun disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat sebagaimana prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes.
Selain persoalan anggaran, warga juga menyoroti sengketa tanah yang telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian yang jelas dan komprehensif. Mereka mengaku telah beberapa kali menyampaikan aspirasi dan meminta klarifikasi kepada pemerintah desa, termasuk kepada Kepala Desa B, namun belum memperoleh respons yang dianggap memuaskan ataupun langkah konkret penyelesaian.
Ketegangan sempat meningkat hingga massa memutuskan melakukan penyegelan Kantor Desa Laiba sebagai simbol protes dan bentuk tekanan agar pemerintah desa segera memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat.
Koordinator aksi, Ali Sabilah yang dikenal dengan nama Ober, menegaskan bahwa tuntutan utama massa adalah transparansi penuh terhadap penggunaan Dana Desa serta penyelesaian sengketa tanah secara adil dan terbuka. Ia menyatakan masyarakat menginginkan audit dan pemeriksaan oleh pihak berwenang apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran desa secara profesional dan tidak tebang pilih. Sementara itu, terkait konflik lahan, warga meminta dilakukan verifikasi dan penelusuran status kepemilikan tanah secara menyeluruh oleh instansi yang berkompeten guna mencegah konflik berkepanjangan.
Aksi berlangsung relatif kondusif dengan pengawalan aparat keamanan meski sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat desa. Perwakilan masyarakat menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pemerintah desa maupun pihak berwenang di tingkat kabupaten.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi dari Kepala Desa berinisial B maupun instansi terkait atas tuntutan dan dugaan yang disampaikan massa. Masyarakat pun menunggu respons sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap transparansi pemerintahan desa. (AO)
