JAKARTA – Mantan Anggota DPR RI sekaligus mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Ali Mochtar Ngabalin, kembali angkat bicara menanggapi maraknya kritik bernada nyinyir terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (6/1/2026).
Dalam wawancara melalui aplikasi WhatsApp dengan media ini, Ngabalin menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar kritik tersebut disampaikan secara beradab, santun, dan bertanggung jawab.
“Setiap warga negara memikul tanggung jawab bersama atas masa depan Republik Indonesia,” ujar Ngabalin.
Ia menekankan pentingnya membedakan kritik yang bersifat membangun dengan cacian, hujatan, maupun penghinaan. Menurutnya, penggunaan kata-kata kasar dan merendahkan martabat pejabat atau pihak tertentu bukanlah bagian dari praktik demokrasi yang sehat.
“Perlu dibedakan antara kritik dan cacian. Menghina, memaki, atau merendahkan martabat orang lain itu bukan kritik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ngabalin mengajak masyarakat untuk menunjukkan jati diri bangsa yang berperadaban dengan menjunjung tinggi etika dalam diskursus politik. Ia menilai praktik politik yang menghalalkan penghinaan demi kepentingan tertentu sebagai sikap yang tidak bermartabat dan miskin nilai moral.
“Bangsa besar adalah bangsa yang beretika. Politik tanpa moral hanya akan merusak peradaban,” katanya.
Terkait sikap pemerintah, Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahannya terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik, selama disampaikan dengan cara yang baik, santun, dan bertanggung jawab.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga martabat bangsa melalui ruang diskusi politik yang sehat, tanpa saling menjatuhkan atau menghina.
“Demokrasi harus dirawat dengan etika, bukan dengan kebencian,” tutup Ali Mochtar Ngabalin.
