KABAENA BARAT ,MEDIASEKAWAN.Com. — Bayang-bayang kerusakan lingkungan kembali menghantui wilayah kepulauan. Rencana aktivitas penambangan oleh PT Manyoi di Kecamatan Kabaena Barat, Sulawesi Tenggara, kini memantik perlawanan terbuka dari kalangan pemuda dan pelajar. Mereka menilai, proyek tambang tersebut berpotensi menjadi bom waktu ekologis jika dipaksakan tanpa keterbukaan dan persetujuan masyarakat.
Garda terdepan penolakan ini digerakkan oleh Himpunan Pemuda Pelajar Kabaena Barat Kendari (HIPPMAKABAR Kendari). Organisasi ini menegaskan bahwa rencana penambangan PT Manyoi tidak boleh berjalan diam-diam, apalagi mengorbankan ruang hidup masyarakat lokal atas nama investasi.
Ketua Umum HIPPMAKABAR Kendari, Ashabul Kafhi, menyebut bahwa setiap aktivitas pertambangan di wilayah pulau kecil seperti Kabaena harus diperlakukan dengan ekstra ketat. Ia menilai, dampak tambang bukan hanya soal ekonomi, tetapi menyangkut kelestarian lingkungan, sumber air, ruang hidup masyarakat, dan masa depan generasi lokal.
“Kami tidak ingin Kabaena bernasib sama seperti daerah-daerah lain yang lingkungannya rusak permanen akibat tambang. Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah harga mati,” tegas Ashabul.
HIPPMAKABAR Kendari juga menyentil keras pemerintah daerah dan instansi teknis agar tidak gegabah menerbitkan izin. Mereka mendesak agar dokumen AMDAL benar-benar dikaji secara objektif, terbuka, dan melibatkan masyarakat terdampak secara langsung—bukan sekadar formalitas administratif.
Nada kritik yang sama disampaikan oleh Demisioner Ketua Umum HIPPMAKABAR Kendari, Fatur Rahman. Ia menilai, minimnya sosialisasi rencana operasi PT Manyoi kepada warga merupakan sinyal buruk dalam tata kelola sumber daya alam.
“Kami bukan anti pembangunan. Tapi kami menolak pembangunan yang menutup mata, menutup telinga, dan mengorbankan hak masyarakat Kabaena Barat,” ujarnya.
Gerakan penolakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen—mulai dari mahasiswa, tokoh pemuda, hingga masyarakat lokal—yang khawatir kebijakan tambang kembali mengulang pola lama: izin di atas meja, rakyat menanggung dampaknya.
Ke depan, HIPPMAKABAR Kendari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal rencana penambangan PT Manyoi melalui diskusi publik, konsolidasi gerakan, hingga aksi damai. Mereka menegaskan, pembangunan sejati bukan soal eksploitasi, melainkan keberpihakan pada rakyat dan keberlanjutan lingkungan.**
