BOMBANA – Forum Pemuda Pemudi Bombana (FPPB) memperkuat langkah pengawalan dugaan ketidak sesuaian realisasi anggaran kegiatan olahraga di Kabupaten Bombana dengan berkolaborasi bersama salah satu lembaga imvestigasi.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui pengaduan resmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Pengaduan tersebut disampaikan oleh salah satu pengurus Departemen di FPPB Sultra, dengan melampirkan dokumen pendukung berupa laporan tertulis, data administrasi, materi publikasi kegiatan, serta hasil penelusuran awal yang dinilai perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa keuangan.
Mahendra, perwakilan FPPB, menyatakan bahwa kolaborasi dengan lembaga investigasi dilakukan agar pengawalan persoalan ini lebih kuat, terukur, dan berbasis data.
“Kami menyadari bahwa pengawalan dugaan penyimpangan anggaran harus dilakukan secara serius. Karena itu, FPPB berkolaborasi dengan lembaga investigasi agar laporan yang kami sampaikan benar-benar berbasis dokumen dan fakta lapangan,” ujar Mahendra.
Menurutnya, langkah pengaduan ini bukan ditujukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik.
“Kami tidak menuduh siapa pun. Kami hanya meminta agar lembaga berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional atas laporan yang kami sampaikan,” tegasnya.
Mahendra juga menjelaskan bahwa laporan tersebut berangkat dari adanya dugaan perbedaan antara perencanaan anggaran dan realisasi kegiatan di lapangan, termasuk informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.
“Ketika ada perbedaan antara apa yang direncanakan, dipublikasikan, dan direalisasikan, maka wajar jika publik mempertanyakan. Di situlah fungsi kami sebagai pemuda dan masyarakat sipil,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai pentingnya keterlibatan Kejati dan BPK Sultra agar persoalan ini ditangani secara menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun tata kelola keuangan daerah.
“Kami berharap Kejati dan BPK dapat menjalankan kewenangannya masing-masing secara independen. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi jawaban atas pertanyaan publik,” lanjut Mahendra.
FPPB bersama lembaga mitra menyatakan siap memberikan informasi tambahan serta menyerahkan dokumen pendukung jika dibutuhkan dalam proses pengumpulan bukti.
“Kami siap mengawal dugaan tersebut dan memberikan informasi tambahan. Pengawalan ini akan terus kami lakukan sampai ada kejelasan dan kepastian,” pungkasnya.
FPPB menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Bombana, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah.
