Jakarta,Mediasekawan.com. — Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Redha Mantovani disorot karena dinilai kurang fokus dalam penanganan kasus buronan Silfester Matutina.
Alih-alih memperkuat koordinasi penegakan hukum di wilayah Banten, Redha disebut lebih sering menghadiri kegiatan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) yang digelar oleh pihak pengembang Agung Sedayu Group (Aguan).
Padahal, tugas utama bidang Bimbingan Teknis (Bimtek) JAM Intel seharusnya memberikan arahan kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi agar mampu menjerat seluruh pelaku kejahatan di kawasan reklamasi atau proyek pagar laut.
Kritik juga mengemuka karena sikap aparat dinilai berseberangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden meminta agar penegak hukum tidak mengkriminalisasi rakyat kecil, terutama dalam konflik pertanahan.
Namun, di lapangan, praktik kriminalisasi terhadap warga di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK-2) disebut masih terjadi. Kasus terbaru menimpa sejumlah warga Kampung Encle, yang dipersoalkan aparat setelah menolak relokasi oleh pihak pengembang.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni, yang juga berasal dari Partai Gerindra, hingga kini belum memberikan tanggapan terkait polemik lahan di PIK-2. Kondisi ini menimbulkan berbagai spekulasi politik di masyarakat.**
