KONAWE SELATAN — MEDIASEKAWAN.COM.|| Pembangunan infrastruktur pertambangan berupa jetty atau dermaga khusus oleh PT TIS di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, menuai sorotan dari masyarakat setempat. Proyek yang seharusnya mendukung aktivitas distribusi hasil tambang itu justru dinilai membawa dampak negatif bagi warga.
Secara umum, pembangunan jetty merupakan bagian dari upaya hilirisasi industri pertambangan guna memperlancar distribusi material. Namun, dalam praktiknya, proyek semacam ini kerap memicu polemik apabila tidak dilaksanakan secara transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Di Desa Bangun Jaya, aktivitas pembangunan jetty PT TIS menimbulkan berbagai pertanyaan publik, terutama terkait aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, hingga potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Warga menilai proyek tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik atau good mining governance.
Ketua ARPEKA Sulawesi Tenggara, Zaldin, mengkritisi lokasi pembangunan jetty yang dinilai terlalu dekat dengan permukiman warga. Ia menyebut jarak antara proyek dan rumah warga hanya sekitar 25 meter, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Selain itu, Zaldin juga menyoroti dampak langsung terhadap nelayan tradisional. Menurutnya, aktivitas pembangunan jetty telah melumpuhkan alat tangkap ikan seperti rompong yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga pesisir.
Persoalan lain yang disoroti adalah tidak adanya sosialisasi yang memadai dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan terkait dampak lingkungan maupun bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap potensi kerugian yang mereka alami.
Salah seorang warga berinisial M yang turut dalam aksi penolakan mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan laut di sekitar lokasi pembangunan kini mengalami perubahan signifikan. Ia menyebut air laut mulai keruh sejak aktivitas proyek berjalan.
Menurut M, perubahan tersebut berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan yang semakin menurun. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.
Tidak hanya itu, M juga mengeluhkan kebisingan yang ditimbulkan selama proses pembangunan. Aktivitas proyek yang berlangsung hingga larut malam dinilai mengganggu waktu istirahat masyarakat sekitar.
“Suara bisingnya sampai tengah malam, kami tidak bisa tidur. Laut juga sudah tidak seperti dulu lagi,” ujar M, menggambarkan kondisi yang mereka alami saat ini.
Di sisi lain, pihak perusahaan dikabarkan telah mengantongi berbagai perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan jetty. Hal ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait proses penerbitan izin tersebut.
Sejumlah pihak pun mempertanyakan peran dan kinerja instansi terkait dalam memberikan persetujuan terhadap proyek ini. Mereka menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat lokal.
Hingga kini, polemik pembangunan jetty PT TIS di Desa Bangun Jaya masih terus bergulir. Warga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah untuk meninjau kembali proyek tersebut, sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak. (AO)
