Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong, dikenal luas sebagai pejabat daerah yang secara terbuka dan konsisten menolak rencana eksploitasi tambang emas oleh PT Tambang Mas Sangihe. Sikapnya bukan tanpa alasan. Helmud menilai konsesi tambang seluas kurang lebih 42 ribu hektare di wilayah kepulauan rawan memicu kerusakan lingkungan serius, mengancam ekosistem laut, sumber air bersih, serta ruang hidup masyarakat pesisir.
Penolakan tersebut tidak berhenti pada pernyataan sikap. Helmud bahkan mengambil langkah berani dengan mengirimkan surat protes resmi secara pribadi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah ini menegaskan posisinya sebagai pejabat publik yang memilih berpihak pada keselamatan lingkungan dan kepentingan rakyat, meski harus berhadapan dengan kepentingan investasi berskala besar.
Namun, tak lama setelah sikap keras itu disuarakan, publik dikejutkan oleh kabar duka. Helmud Hontong dilaporkan meninggal dunia secara mendadak di dalam pesawat saat dalam perjalanan dari Bali menuju Manado. Kepergiannya yang tiba-tiba, di tengah sikap kritisnya terhadap proyek tambang emas tersebut, langsung menyita perhatian luas masyarakat.
Kematian Helmud bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan masyarakat Sangihe, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar di ruang publik. Banyak pihak menilai, wafatnya pejabat yang vokal menolak tambang strategis tidak bisa dipandang sekadar sebagai peristiwa biasa, melainkan peristiwa serius yang patut mendapat perhatian dan kejelasan.
Di tengah meningkatnya konflik antara kepentingan investasi dan keselamatan lingkungan, sosok Helmud Hontong kini dikenang sebagai simbol perlawanan pejabat daerah terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dinilai mengancam masa depan wilayahnya. Publik pun menanti transparansi dan kejelasan atas kematiannya, demi menjaga kepercayaan terhadap negara dan penegakan keadilan.
