Jakarta, (26 November 2025 ) – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI-MPO) melalui Komisi Hilirisasi ESDM menyerukan dilakukannya investigasi menyeluruh terkait dugaan keterkaitan banjir bandang yang melanda kawasan Tapanuli, khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, dengan aktivitas perambahan hutan yang disinyalir berkaitan dengan operasi pertambangan PT Agincourt dan kegiatan perkebunan kelapa sawit.
Dalam beberapa hari terakhir, banjir bandang di wilayah tersebut mengakibatkan kerusakan besar, merendam rumah warga, memutus akses jalan, serta menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. PB HMI-MPO menilai bencana ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan tanda kerusakan ekologis yang terjadi secara sistematis.
Rizki Medisandi Harahap, fungsionaris PB HMI-MPO Komisi Hilirisasi ESDM, menegaskan perlunya langkah cepat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tata kelola lingkungan, khususnya aktivitas perambahan hutan di kawasan hulu Batang Toru.
“Kami mendesak investigasi menyeluruh terhadap dugaan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada dalam aliran sungai. Perusakan hutan dengan alasan pertambangan tidak boleh dibiarkan, terlebih jika telah menyebabkan bencana yang merugikan masyarakat luas,” ujarnya dalam keterangan resmi.
PB HMI-MPO juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta aparat hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin lingkungan, menelusuri potensi pelanggaran AMDAL, serta membuka rantai aktivitas yang berpotensi memperburuk kondisi ekologis di Batang Toru, termasuk penebangan hutan, pembukaan lahan, dan perubahan kontur tanah yang meningkatkan risiko banjir bandang.
Selain investigasi, PB HMI-MPO mendesak pemerintah memastikan adanya pemulihan lingkungan serta penindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan, baik melalui sanksi administratif maupun pidana.
“Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Tidak boleh ada korporasi yang berlindung di balik izin untuk menghancurkan ekosistem,” tegas Rizki.
Ia menilai bencana di wilayah Tapanuli harus menjadi momentum evaluasi tata kelola sumber daya alam di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang memperburuk kerusakan lingkungan. PB HMI-MPO juga mengajak publik mengawal proses investigasi agar berlangsung transparan dan berbasis bukti ilmiah.
Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai dugaan keterkaitan aktivitas pertambangan, pembukaan lahan perkebunan, maupun kegiatan ilegal lainnya dengan banjir bandang tersebut. Namun desakan PB HMI-MPO semakin menambah tekanan publik agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh demi mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.
Penulis: (RMH)
Editor: (DEF)
