BAUBAU — Program pemenuhan gizi yang menyasar ribuan warga di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, sempat tersendat akibat persoalan klasik: anggaran yang terlambat cair. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bataraguru Wolio 002, yang berlokasi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, kembali beroperasi sejak Rabu (17/12/2025) setelah dua hari berhenti melayani penerima manfaat.
SPPG tersebut sebelumnya menghentikan aktivitas sejak Senin (15/12/2025) lantaran dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum juga diterima. Padahal, unit layanan ini menyuplai makanan bergizi bagi 2.451 penerima manfaat, yang sebagian besar bergantung penuh pada keberlangsungan program tersebut.
“Persoalannya memang di keterlambatan pencairan dana. Tapi sekarang dananya sudah masuk dan layanan sudah berjalan kembali,” ujar pemilik SPPG Bataraguru Wolio 002, La Ode Muhrim Bay, kepada awak media melalui sambungan telepon, Sabtu (20/12/2025).
Ia memastikan, sejak dana diterima, distribusi makanan kembali dilakukan seperti biasa. Namun, terhentinya operasional selama dua hari menimbulkan kegelisahan di tengah penerima manfaat, yang akhirnya mendorong pihak SPPG menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun TikTok resmi mereka.
“Permohonan maaf itu kami sampaikan karena layanan sempat terhenti akibat keterlambatan pencairan dana. Itu bentuk tanggung jawab kami kepada penerima manfaat,” jelas Muhrim.
Menariknya, unggahan permohonan maaf tersebut kini tidak lagi terlihat setelah operasional SPPG kembali normal.
SPPG Bataraguru Wolio 002 sendiri merupakan salah satu unit layanan gizi yang diresmikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, pada 1 November 2025 lalu.
Insiden terhentinya layanan ini pun menjadi sorotan tersendiri, mengingat program pemenuhan gizi merupakan salah satu agenda strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Keterlambatan pencairan anggaran yang berujung pada berhentinya layanan kembali memunculkan pertanyaan publik terkait kesiapan dan konsistensi tata kelola pendanaan program nasional, terutama yang menyangkut kebutuhan vital masyarakat rentan.
