Muna Barat — Ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur dasar kembali disorot. Jembatan penghubung di Pulau Simuang, Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, kini berada dalam kondisi memprihatinkan dan dinilai mengancam keselamatan warga, terutama anak-anak sekolah.
Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses vital bagi masyarakat Pulau Simuang. Setiap hari, para pelajar terpaksa melintasinya untuk berangkat ke sekolah, meski kondisi fisik jembatan sudah jauh dari kata layak. Kerusakan struktur dan minimnya perawatan membuat jembatan itu menjadi jebakan bahaya, terlebih saat cuaca buruk dan air laut surut.
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Muna Barat menilai pemerintah daerah telah abai terhadap persoalan yang menyangkut hak dasar warga. Menurut GMBI, akses pendidikan yang aman bukan sekadar kebutuhan, melainkan kewajiban negara yang tidak boleh ditawar.
“Ini bukan hanya soal jembatan rusak. Ini soal keselamatan dan masa depan anak-anak. Ketika pelajar harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk bersekolah, di situ negara sedang gagal hadir,” tegas Ketua GMBI Distrik Muna Barat, Sahri.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak buruk dari kerusakan jembatan tidak hanya dirasakan pelajar, tetapi seluruh masyarakat Pulau Simuang. Dalam kondisi darurat—seperti warga sakit keras atau ibu hendak melahirkan—akses yang terbatas dan berbahaya dapat berujung pada ancaman serius terhadap keselamatan jiwa.
Menurut GMBI, kerusakan jembatan Pulau Simuang telah berlangsung lama tanpa penanganan nyata. Pembiaran yang berlarut-larut ini kerap memaksa pelajar absen dari sekolah dan memperparah ketimpangan akses pendidikan di wilayah kepulauan.
Atas kondisi tersebut, GMBI Distrik Muna Barat mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun ke lapangan, meninjau langsung kondisi jembatan, serta mengambil langkah konkret dan terukur. Mereka menilai pembiaran terhadap infrastruktur vital ini merupakan bentuk kelalaian serius dalam memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya hak anak atas pendidikan yang aman, layak, dan berkelanjutan.
Jika dibiarkan, jembatan Pulau Simuang bukan hanya simbol ketertinggalan infrastruktur, tetapi juga potret nyata kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya.(redaksi).
