Kendari, 5 Mei 2026 — Kedatangan agenda internasional yang diinisiasi oleh United Cities and Local Governments (UCLG) di Kota Kendari menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Pasalnya, kegiatan tersebut dilaksanakan di tengah kondisi masyarakat yang tengah diliputi rasa cemas, ketidakpastian, dan situasi sosial yang belum sepenuhnya kondusif.
Penyelenggaraan agenda berskala global ini dinilai mencerminkan ketidakpekaan pemerintah daerah terhadap kondisi riil masyarakat. Di saat warga membutuhkan jaminan keamanan, stabilitas, dan kepastian situasi, pemerintah justru sibuk membangun citra melalui kegiatan seremonial internasional.
AMANTOMO AMIL menilai bahwa langkah ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas. Pemerintah seharusnya menempatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan justru memaksakan pelaksanaan agenda besar yang berpotensi mengabaikan kondisi sosial yang sedang “mencekam”.
Pelaksanaan kegiatan ini juga memunculkan pertanyaan serius terkait urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai kegiatan UCLG hanya menjadi panggung simbolik yang tidak memberikan dampak nyata, sementara keresahan masyarakat terus diabaikan.
Lipat Sultra mendesak pemerintah daerah untuk:
- Menjelaskan secara terbuka kondisi keamanan dan langkah konkret yang diambil untuk menjamin keselamatan masyarakat.
- Mengedepankan transparansi terkait pelaksanaan kegiatan, termasuk aspek anggaran dan urgensinya di tengah situasi saat ini.
- Tidak menjadikan agenda internasional sebagai alat pencitraan yang mengorbankan rasa aman masyarakat.
- Memprioritaskan pemulihan kondisi sosial sebelum melaksanakan kegiatan berskala besar.
Kegiatan internasional seperti UCLG memang memiliki nilai strategis, namun tanpa kondisi daerah yang aman dan stabil, kegiatan tersebut berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Ketua Lipat Sultra AMANTOMO AMIL mengatakan bahwa keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari seberapa banyak agenda internasional yang digelar, tetapi dari sejauh mana pemerintah mampu hadir dan menjawab keresahan rakyatnya. Mengabaikan kondisi masyarakat demi menjaga citra adalah bentuk kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab publik.
