KENDARI MEDIASEKAWAN.COM — Ketua Yayasan Pemerhati Adat dan Budaya Yayasan Pemerhati Adat dan Budaya Syekh Salim Waliyuddin, Ilham, menyatakan penolakan terhadap rencana hilirisasi Aspal Buton yang dilakukan di Karawang, Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat Buton.
Ilham menegaskan bahwa Aspal Buton merupakan kekayaan strategis daerah yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Buton, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, pengembangan industri daerah, maupun penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, hilirisasi Aspal Buton semestinya dilakukan di wilayah Buton agar nilai tambah dari sumber daya alam tersebut tidak berpindah ke daerah lain.“Aspal Buton adalah aset besar daerah yang harus menjadi penggerak ekonomi masyarakat Buton. Karena itu, proses hilirisasi seharusnya dilakukan di tanah Buton agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ilham.
Ia menilai apabila hilirisasi dilakukan di luar daerah penghasil, maka Buton berpotensi kehilangan peluang besar dalam pengembangan industri, peningkatan pendapatan daerah, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.Selain memiliki nilai ekonomi, Ilham juga menyebut Aspal Buton mempunyai nilai historis dan identitas yang melekat dengan masyarakat Buton. Karena itu, pengelolaan dan pengembangannya dinilai perlu melibatkan masyarakat lokal, tokoh adat, akademisi, dan pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin Buton hanya menjadi daerah penghasil bahan baku tanpa mendapatkan nilai tambah pembangunan. Hilirisasi harus berada di Buton agar masyarakat bisa merasakan dampak ekonomi secara nyata,” katanya.
Dalam pernyataannya, Yayasan Pemerhati Adat dan Budaya Syekh Salim Waliyuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat Buton untuk bersatu dan saling bahu membahu dalam memperjuangkan agar hilirisasi Aspal Buton tetap dilaksanakan di wilayah Buton.
Ilham menegaskan bahwa perjuangan tersebut bukan semata soal industri, tetapi juga menyangkut keadilan pembangunan bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kami mengajak masyarakat, pemuda, tokoh adat, organisasi masyarakat, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga hak daerah atas kekayaan alamnya sendiri. Hilirisasi Aspal Buton harus menjadi bagian dari pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buton,” tegasnya.
Melalui pernyataan ini, Yayasan Pemerhati Adat dan Budaya Syekh Salim Waliyuddin juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi masyarakat Buton sebelum mengambil kebijakan strategis terkait hilirisasi Aspal Buton.
“Pembangunan nasional harus tetap memperhatikan kepentingan daerah penghasil agar tercipta keadilan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” tutup Ilham.
Penulis:Asar Buton
