Kendari, Mediasekawan.com 13 Juli 2026 — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIP Universitas Halu Oleo, La Ode Muhammad Syarif, menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Silaturahmi Akbar Masyarakat Muna yang diselenggarakan oleh Kerukunan Keluarga Masyarakat Muna (KKMM) di Kota Kendari. Menurutnya, apabila kegiatan tersebut benar-benar mengusung tema pelestarian budaya Muna, maka lokasi yang paling tepat untuk pelaksanaannya adalah Pulau Muna sebagai tanah asal lahirnya sejarah, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan identitas masyarakat Muna.
Syarif menilai bahwa pelaksanaan kegiatan budaya di luar Pulau Muna berpotensi mengurangi makna simbolik dari upaya pelestarian budaya itu sendiri. Sebab, budaya tidak hanya dipentaskan sebagai sebuah pertunjukan, tetapi juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi pewaris budaya tersebut. Menurutnya, Pulau Muna merupakan ruang yang paling tepat untuk memperkenalkan sekaligus menghidupkan kembali nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
“Jika tujuan utama kegiatan ini adalah melestarikan budaya Muna, maka sudah seharusnya kegiatan dipusatkan di Pulau Muna. Di sanalah sejarah dan identitas masyarakat Muna tumbuh dan berkembang. Pelaksanaan di daerah asal juga akan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat lokal,” ujarnya.
Ia mempertanyakan alasan penyelenggara memilih Kota Kendari sebagai lokasi kegiatan apabila tema yang diangkat adalah pelestarian budaya. Menurutnya, keputusan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi maupun kesalahpahaman.
Syarif menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan arah, tujuan, serta manfaat dari sebuah kegiatan yang mengatasnamakan kepentingan budaya. Oleh karena itu, kritik tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai masukan agar kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya.
Ia juga menyoroti munculnya persepsi di tengah masyarakat yang mengaitkan penyelenggaraan kegiatan tersebut dengan kepentingan politik. Menurutnya, persepsi itu tidak muncul tanpa alasan, mengingat Ketua KKMM saat ini juga menjabat sebagai Bupati Muna Barat sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mempertanyakan apakah kegiatan tersebut murni bertujuan melestarikan budaya atau memiliki kepentingan lain.
Meskipun demikian, Syarif menegaskan bahwa pernyataannya bukan merupakan tuduhan kepada pihak mana pun. Ia hanya mengingatkan agar penyelenggara mampu memberikan penjelasan yang terbuka sehingga tidak berkembang asumsi-asumsi yang dapat merugikan semua pihak.
“Ini bukan tuduhan, tetapi kritik yang konstruktif. Penyelenggara perlu menjelaskan kepada publik agar kegiatan budaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari tujuan sebenarnya. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa budaya memiliki fungsi yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi hiburan. Budaya merupakan sarana pendidikan, pemersatu masyarakat, media memperkuat identitas daerah, sekaligus warisan yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan budaya seharusnya memberikan manfaat nyata bagi daerah asal budaya tersebut.
Menurutnya, apabila Silaturahmi Akbar dipusatkan di Pulau Muna, maka dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi pelestarian budaya, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kehadiran ribuan peserta akan memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, pedagang lokal, pengrajin, pelaku seni budaya, hingga sektor pariwisata yang ada di Pulau Muna.
Selain itu, Syarif juga mempertanyakan rencana menghadirkan artis dalam kegiatan tersebut. Ia menilai penggunaan anggaran untuk menghadirkan artis perlu dipertimbangkan secara matang dengan melihat kondisi masyarakat saat ini.
Menurutnya, masyarakat Muna Barat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan akses menuju rumah sakit, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kegiatan budaya hendaknya lebih mengedepankan pemberdayaan seniman dan budayawan lokal dibanding menghadirkan hiburan yang berpotensi menggeser esensi kegiatan.
“Kita tentu mendukung pelestarian budaya Muna. Namun, kegiatan tersebut harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan budaya itu sendiri. Jangan sampai pelestarian budaya hanya menjadi slogan, sementara manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat Muna. Budaya harus menjadi alat pemersatu, sarana pendidikan, dan penggerak ekonomi masyarakat lokal, bukan menimbulkan persepsi sebagai panggung politik,” tutup Syarif.
Redaksi : Mediasekawan
