Beranda / Sosial / Demo di DPRD Sultra: Mahasiswa Peternakan UHO Tuntut Kementerian dan Dinas Peternakan

Demo di DPRD Sultra: Mahasiswa Peternakan UHO Tuntut Kementerian dan Dinas Peternakan

Kendari, Mediasekawan.com 23 September 2026 — Aliansi Mahasiswa Peternakan Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi tersebut menyuarakan lima tuntutan utama demi percepatan pembangunan sektor peternakan di daerah.

Pertama, mendesak DPRD Sultra membentuk Pansus kolaborasi dengan DPR RI untuk mengusulkan pembentukan Kementerian Peternakan. Menurut Koordinator Wilayah V ISMAPETI, Laode Harianton, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dinilai memiliki ruang lingkup terbatas dalam membangun sektor peternakan secara menyeluruh.

Kedua, mendesak Pemprov Sultra membentuk Dinas Peternakan. Ketua DPK GMNI Peternakan UHO, Juliadin, menegaskan usulan ini telah diperjuangkan sejak 2022 dan merupakan kebutuhan strategis karena peternakan memiliki karakteristik serta rantai usaha yang spesifik, sehingga membutuhkan perangkat daerah dengan fokus kewenangan dan anggaran tersendiri.

Ketiga, mendesak pembangunan pabrik pakan dan pembibitan ternak. Ketua Rayon PMII Peternakan UHO, Fahmi Eka Putra, menilai Sultra kaya bahan baku lokal sehingga industri pakan dapat mendorong peternak memiliki akses pakan berkualitas dan kompetitif. “Jika dibiarkan, Sultra akan selamanya menjadi pasar, bukan pemain,” tegasnya.

Keempat, mendesak Komisi II DPRD Sultra mengevaluasi kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan. Ketua HMI Komisariat Peternakan UHO, Latif Juni, meminta evaluasi tidak sekadar administrasi dan serapan anggaran, tetapi mampu menjawab kebutuhan peternak lokal secara terbuka dan terukur.

Kelima, meminta penghentian sementara RPH di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, hingga dilakukan evaluasi menyeluruh. Ketua BEM FPt UHO, Rizaludin, menduga RPH tersebut melanggar UU No. 41 Tahun 2014 karena berpotensi memotong sapi betina produktif yang dapat mengancam plasma nutfah sapi lokal.

Aliansi berharap tuntutan mereka mendapat respons serius dari pemerintah pusat, Pemprov Sultra, dan Pemkot Kendari demi kesejahteraan peternak lokal serta kedaulatan pangan nasional.

Redaksi : Mediasekawan

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *