Kendari, Mediasekawan.com 13 November 2026 – Polemik seputar kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menyita perhatian publik. Isu ini bukan sekadar dinamika pergantian kekuasaan, melainkan ujian krusial bagi komitmen negara dalam menjaga marwah konstitusi, transparansi, dan akuntabilitas demokrasi.
Menanggapi hal tersebut, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Halu Oleo (UHO), Ardam Suri, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh diselesaikan secara diam-diam atau melalui jalan pintas. Menurutnya, pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus akar persoalan yang melatarbelakangi munculnya polemik tersebut.
“Jika benar pengunduran diri itu telah diajukan, publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Namun, jangan sampai langkah tersebut justru dipersepsikan sebagai modus untuk menghindari pertanggungjawaban atas persoalan yang sebelumnya berkembang,” tegas Ardam Suri dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ardam menilai, jabatan Wakil Presiden bukanlah jabatan personal yang dapat diperlakukan semata-mata sebagai keputusan politik individu. Jabatan tersebut merupakan amanat konstitusi yang melekat pada tanggung jawab terhadap negara dan rakyat.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah, DPR, MPR, serta lembaga penyelenggara pemilu untuk memastikan seluruh persoalan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Ardam juga mengingatkan agar polemik ini tidak dimanfaatkan sebagai instrumen pertarungan politik antarkelompok elite. Persoalan yang menyangkut legitimasi jabatan publik harus ditempatkan di atas kepentingan partai, keluarga, maupun kekuatan politik tertentu.
“Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang menyelesaikan persoalan melalui kompromi elite. Siapa pun yang menduduki jabatan publik harus tunduk pada aturan yang sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena latar belakang keluarga atau kedekatan dengan kekuasaan,” tegasnya.
Lebih jauh, Ardam menilai peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi, khususnya proses verifikasi persyaratan calon pejabat negara. Penyelenggara pemilu harus memastikan setiap persyaratan administratif dan hukum diperiksa secara cermat sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan legitimasi setelah proses pemilihan selesai.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto menjaga stabilitas pemerintahan dengan memastikan penyelesaian persoalan ini tidak mengganggu agenda pembangunan nasional. Namun, stabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan transparansi dan kepastian hukum.
“Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi stabilitas yang dibangun tanpa akuntabilitas hanya akan menyisakan persoalan. Pemerintah harus memberikan kepastian, DPR dan MPR harus menjalankan fungsi konstitusionalnya, dan seluruh proses harus terbuka untuk diawasi masyarakat,” tambahnya.
Menurut Ardam, ada tiga hal yang harus menjadi prioritas dalam menyikapi persoalan ini. Pertama, memastikan status pengunduran diri melalui mekanisme konstitusional. Kedua, memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan hukum yang melatarbelakanginya. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan verifikasi persyaratan pejabat publik.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan seseorang, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Jangan sampai rakyat kembali melihat bahwa hukum hanya tegas kepada masyarakat biasa, tetapi menjadi lentur ketika berhadapan dengan lingkaran kekuasaan,” tutup Ardam Suri.
Redaksi : Mediasekawan
