Ferawati dan Suleman Tuna Pertanyakan Keabsahan Dokumen Warisan di Desa Motinelo, Minta Pemerintah Turun Tangan

Gorontalo,Mediasekawan.Com – Persoalan pembagian tanah warisan di Desa Motinelo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, menjadi keberatan Ferawati Sinyo Tuna dan Suleman Tuna. Keduanya mempertanyakan kejelasan serta keabsahan dokumen pembagian warisan yang disebut berkaitan dengan tanah peninggalan almarhum Rahi Tuna pada 2008.
Ferawati Sinyo Tuna dan Suleman Tuna mengaku sebagai keturunan dari almarhum Rahi Tuna melalui almarhum Sinyo Tuna. Mereka menyatakan keberatan atas penguasaan sebidang tanah yang menurut mereka merupakan bagian dari harta warisan keluarga.
Keduanya menduga terdapat ketidakjelasan dalam dokumen pembagian warisan tersebut. Bahkan, mereka mempertanyakan keabsahan dokumen yang diduga menjadi dasar penguasaan tanah oleh sejumlah pihak. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenarannya.
Menurut keterangan Ferawati Sinyo Tuna, almarhum Rahi Tuna semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang luasnya disebut mencapai 9.100.000 meter persegi. Tanah tersebut, menurut pengakuan keluarga, telah dibagikan kepada anak-anak almarhum, yakni Guu Tuna, Sinyo Tuna, Habis Tuna, dan Sarah Tuna.
Ferawati dan Suleman menyatakan bahwa tanah yang menjadi pokok persoalan merupakan bagian dari hak waris keturunan Sinyo Tuna. Mereka juga mengaku memiliki bukti pembayaran pajak atas nama Sinyo Tuna yang menurut mereka berkaitan dengan tanah tersebut.
Meski demikian, bukti pembayaran pajak perlu diteliti bersama dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan tanah, serta dokumen pembagian warisan lainnya untuk memastikan status hukum tanah yang disengketakan.
Dugaan Penguasaan Tanah Tanpa Musyawarah
Lebih lanjut, Ferawati dan Suleman menyampaikan keberatan terhadap tiga orang yang mereka identifikasi dengan inisial HK, MK, dan FK. Ketiganya diduga menguasai atau mengambil alih tanah yang menurut pengakuan Ferawati dan Suleman merupakan bagian dari warisan keluarga Sinyo Tuna.
Mereka menilai penguasaan tanah tersebut dilakukan tanpa musyawarah dan kesepakatan bersama dengan keluarga mereka sebagai pihak yang mengaku memiliki hak waris.
“Kami sebagai cucu dari almarhum Rahi Tuna melalui almarhum Sinyo Tuna merasa keberatan. Menurut kami, tanah tersebut merupakan bagian dari hak waris keluarga kami. Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan secara jelas dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan,” demikian inti keberatan yang disampaikan Ferawati dan Suleman.
Keduanya berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan konflik antarkeluarga. Mereka meminta agar penyelesaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran riwayat tanah, dan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
Pertanyakan Dokumen Pembagian Warisan Tahun 2008
Ferawati dan Suleman juga mengungkapkan adanya riwayat keluarga yang menurut mereka perlu diperjelas dalam proses penelusuran hak waris.
Mereka menjelaskan bahwa setelah almarhum Rahi Tuna meninggal dunia, istrinya yang bernama Ama Manila menikah kembali dengan Mohammad Asune. Dari pernikahan tersebut, menurut keterangan mereka, lahir seorang anak perempuan bernama Asima Asune.
Selanjutnya, setelah Mohammad Asune meninggal dunia, Ama Manila menikah lagi dengan KA Tengah Kolongan. Dari pernikahan tersebut lahir tiga orang anak yang disebut dengan inisial HK, MK, dan FK.
Menurut Ferawati dan Suleman, persoalan penguasaan tanah yang mereka keberatkan melibatkan tiga orang tersebut. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan warisan seharusnya memperhatikan riwayat keluarga, asal-usul tanah, serta hak setiap pihak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, hubungan kekerabatan saja tidak cukup untuk menentukan hak atas tanah. Status ahli waris, pembagian harta peninggalan, serta hak masing-masing pihak harus diperiksa berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang relevan.
Soroti Peran Pemerintah Desa
Selain mempertanyakan dokumen pembagian warisan, Ferawati dan Suleman menduga adanya keterlibatan oknum pemerintah Desa Motinelo yang mereka identifikasi dengan inisial A.A.M. dalam persoalan tersebut.
Dugaan ini perlu diklarifikasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak. Sampai terdapat keterangan dan bukti yang dapat diverifikasi, dugaan keterlibatan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta.
Keduanya juga mempertanyakan kelengkapan administrasi dokumen pembagian warisan yang mereka persoalkan. Mereka meminta agar dokumen tersebut diperiksa untuk memastikan asal-usul penerbitan, pihak yang menandatangani, kewenangan pejabat yang menerbitkan, serta kesesuaiannya dengan arsip administrasi pemerintahan desa dan kecamatan.
Keabsahan suatu dokumen tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan ada atau tidaknya kop surat pemerintah desa maupun tanda mengetahui dari camat. Penilaiannya harus mengacu pada jenis dokumen, prosedur penerbitan, kewenangan pejabat, serta peraturan yang berlaku ketika dokumen tersebut dibuat.
Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen tahun 2008 menjadi penting untuk mengetahui apakah dokumen tersebut benar diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan apakah isinya sesuai dengan riwayat pembagian warisan yang sebenarnya.
Minta Pemerintah Kabupaten Gorontalo Bertindak
Atas persoalan tersebut, Ferawati Sinyo Tuna dan Suleman Tuna meminta Pemerintah Kabupaten Gorontalo menindaklanjuti keberatan mereka secara serius dan objektif.
Mereka berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat memfasilitasi mediasi, memeriksa arsip administrasi Desa Motinelo, serta membantu menelusuri riwayat dan status hukum tanah yang disengketakan.
Mereka juga meminta agar dugaan pelanggaran administrasi maupun dugaan perbuatan melawan hukum diperiksa sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Menurut mereka, penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak setiap pihak yang dapat dibuktikan secara sah.
Persoalan ini diharapkan tidak berhenti pada klaim masing-masing pihak, tetapi ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan proses penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak-pihak yang disebut dalam keberatan tersebut, termasuk pemerintah Desa Motinelo, masih perlu dimintakan untuk memperoleh penjelasan mengenai dokumen pembagian warisan tahun 2008 dan riwayat penguasaan tanah yang disengketakan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.