Jakarta, Mediasekawan.com 19 November 2026 – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada 19 November 2026 menjadi catatan penting bagi perjalanan politik Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Pengesahan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana komitmen politik yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterjemahkan menjadi keputusan konkret melalui lembaga negara.
Pengamat politik dan kebijakan publik, Aldi Pradana, menilai keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan dengan komitmen Dasco saat menerima Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada 27 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, Dasco menyampaikan target penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Namun, DPR berhasil menyetujuinya lebih awal, yakni pada 19 November 2026.
“Dasco memperlihatkan bahwa komunikasi politik tidak boleh berhenti pada janji. Ketika masyarakat menyampaikan tuntutan, harus ada tindak lanjut dan hasil yang bisa dirasakan. Ini yang menjadi catatan penting dari proses pengesahan UU Perampasan Aset,” ujar Aldi.
Menurutnya, Dasco memiliki karakter politik yang menarik. Ia dinilai mampu membaca arah pemikiran dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memahami aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Kemampuan membangun komunikasi pada dua ruang tersebut menjadi salah satu modal penting dalam menjalankan pemerintahan.
Aldi melihat, figur seperti Dasco memiliki posisi strategis karena mampu menjembatani kepentingan politik pemerintah dengan tuntutan publik. Dalam konteks kepemimpinan nasional, hubungan antara Presiden dan masyarakat membutuhkan sosok yang tidak hanya memahami agenda pemerintah, tetapi juga mampu menangkap persoalan yang berkembang di bawah.
Nama Dasco pun semakin relevan diperbincangkan dalam diskursus pengisian posisi Wakil Presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto, menyusul berbagai pembicaraan mengenai posisi Gibran Rakabuming Raka.
“Jika berbicara mengenai figur pendamping Presiden, pengalaman kelembagaan, kemampuan komunikasi politik, kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan, serta kepekaan terhadap aspirasi masyarakat merupakan aspek yang patut dipertimbangkan. Rekam jejak Dasco dalam mengawal aspirasi Pati hingga pengesahan UU Perampasan Aset menjadi salah satu bahan evaluasi dalam diskursus tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, kepemimpinan nasional membutuhkan kesinambungan komunikasi antara Presiden, parlemen, dan masyarakat. Karena itu, setiap pembicaraan mengenai posisi Wakil Presiden seharusnya didasarkan pada kebutuhan pemerintahan, rekam jejak, serta mekanisme konstitusional.
“Politik pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang dekat dengan kekuasaan, tetapi siapa yang mampu menghubungkan kekuasaan dengan kepentingan rakyat. Itulah pelajaran penting dari proses pengesahan UU Perampasan Aset,” tutup Aldi.
Redaksi : Mediasekawan








