Kendari, Mediasekawan.com 20 November 2026 – Aliansi Mahasiswa Pemerhati Korupsi (AMPK) Sulawesi Tenggara menyoroti serius pengadaan benih kakao sambung pucuk pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara yang berdasarkan LHP BPK RI telah dibayarkan lunas sebesar Rp3.367.441.373, tetapi masih menyisakan persoalan dalam realisasi penyaluran kepada kelompok tani. Hasil pemeriksaan BPK mengungkap Ketua Kelompok Tani Ckr di Kecamatan Batu Putih mengaku hanya menerima 5.000 batang benih, sementara dokumen serah terima mencatat 9.000 batang, sehingga terdapat kekurangan 4.000 batang senilai Rp52.340.280 yang belum diterima hingga 11 April 2026. Selain itu, ditemukan lebih dari 1.000 batang benih mati senilai Rp13.085.070 yang belum diganti. Pada Kelompok Tani TBL 1, terdapat 494 batang benih mati senilai Rp6.464.024,58 yang belum mendapatkan penggantian, sedangkan Kelompok Tani MB terdapat sekitar 450 batang benih mati senilai Rp5.888.281,50 yang juga belum diganti. BPK turut mengungkap benih pengganti yang disebut telah diterima Mantri Perkebunan Kecamatan Wawo, namun tidak dapat ditunjukkan bukti penyerahannya kepada kelompok penerima. Rangkaian temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian dokumen serah terima dengan realisasi distribusi di lapangan, serta tanggung jawab penyedia dan pejabat yang menyatakan pekerjaan telah selesai dan dibayarkan lunas.
Tidak hanya persoalan kekurangan penyaluran dan benih mati, BPK juga mencatat keterlambatan distribusi benih kakao sambung pucuk selama 67 hari kalender, dengan konsekuensi denda keterlambatan sebesar Rp225.618.572 berdasarkan ketentuan kontrak sebesar 1/1.000 nilai kontrak per hari keterlambatan. Keterlambatan tersebut dijelaskan berkaitan dengan permintaan penundaan penyaluran karena kondisi musim kemarau, namun alasan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban penyedia maupun tanggung jawab pejabat terkait dalam memastikan pemenuhan kontrak dan penyelesaian denda. AMPK Sultra menilai pembayaran yang telah lunas, sementara masih terdapat kekurangan bibit, bibit mati yang belum diganti, ketidakjelasan penyerahan bibit pengganti, serta denda keterlambatan yang harus dipastikan penyelesaiannya, merupakan persoalan yang tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Secara hukum, dugaan ini patut didalami berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara.
Atas dasar itu, AMPK Sultra mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Polda Sulawesi Tenggara segera memanggil serta memeriksa Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara, PPK, pimpinan CV WMC selaku penyedia, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan, distribusi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Aparat penegak hukum harus menelusuri kebenaran jumlah benih yang disalurkan, kekurangan 4.000 batang pada Kelompok Tani Ckr, benih mati yang belum diganti, keberadaan dan bukti penyerahan benih pengganti, serta memastikan denda keterlambatan Rp225.618.572 benar-benar dikenakan dan diselesaikan sesuai ketentuan.
Laode Muh Ahmad Syawal selaku Penanggung Jawab Aksi menegaskan AMPK Sultra akan mengawal persoalan ini melalui pelaporan resmi dan memastikan tidak ada pihak yang berlindung di balik dokumen administrasi maupun jabatan. Jika ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana, kami mendesak agar pihak yang bertanggung jawab diproses dan ditetapkan sebagai tersangka sesuai hukum. Program yang diperuntukkan bagi petani tidak boleh hanya terpenuhi di atas kertas, sementara hak penerima bantuan dipertanyakan dan uang negara telah dibayarkan sepenuhnya.
Redaksi : Mediasekawan











