Kendari, Mediasekawan.com 21 November 2026 — Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO), Ardam Suri, menyatakan dukungan penuh sekaligus melontarkan tantangan strategis kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara. Ia menuntut pemberantasan sarang narkoba tidak hanya terpusat di Kota Kendari, tetapi merata hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dukungan dan tantangan tersebut disampaikan Ardam merespons komitmen Polda Sultra yang menegaskan tidak boleh ada satu jengkal wilayah pun yang dikuasai oleh pengedar narkoba. Menurut Ardam, pernyataan komitmen tersebut harus dibuktikan dengan aksi nyata di lapangan, mengingat karakteristik geografis Sultra yang terdiri dari daratan dan kepulauan membuat distribusi narkoba sangat rentan menyusup ke daerah-daerah terpencil.
“Komitmen bahwa tidak ada wilayah yang boleh dikuasai pengedar narkoba adalah harga mati. Namun, tantangan saya jelas: jangan hanya fokus di Kendari. Kabupaten dan kota lain, terutama yang menjadi jalur lintas seperti Kolaka, Baubau, hingga wilayah kepulauan, harus menjadi atensi serius. Jangan sampai pengedar justru bermigrasi ke daerah yang dianggap lemah pengawasan,” tegas Ardam Suri dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Fakta Lapangan Menjadi Dasar Sorotan
Sorotan Ardam bukan tanpa alasan. Data kepolisian menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara memang telah memanfaatkan berbagai modus dan jalur untuk menembus batas wilayah. Sepanjang tahun 2025 saja, Polda Sultra mencatat pengungkapan 374 perkara narkoba dengan 459 tersangka, serta menyita barang bukti sabu seberat 39,2 kilogram . Yang menjadi catatan penting, peredaran narkoba di wilayah ini tidak hanya melalui jalur udara di Bandara Halu Oleo, tetapi juga memanfaatkan jalur darat dan laut, termasuk rute penyeberangan Bone–Kolaka dan lintasan Bulukumba–Baubau/Kendari .
Fakta tersebut membuktikan bahwa jaringan narkoba telah memiliki peta distribusi yang sistematis dan tidak mengenal batas administratif kota. Oleh karena itu, menurut Ardam, strategi pemberantasan harus bersifat menyeluruh dan simultan.
“Kalau kita melihat data, jalur laut dan darat antar-kabupaten menjadi pintu masuk utama. Ini artinya, penguatan di tingkat Polres dan Polsek di seluruh Sultra menjadi kunci. Jangan ada kesan penindakan hanya bersifat sporadis di ibu kota provinsi,” ujar mahasiswa yang aktif dalam isu-isu sosial ini.
Merespons Prioritas 100 Hari Kapolri
Dalam kesempatan tersebut, Ardam juga menyoroti prioritas Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu dari tiga agenda utama dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kapolri menegaskan bahwa periode 100 hari bukan sekadar ajang seremoni pengumuman program, melainkan fase untuk membuktikan arah kebijakan dan memastikan keputusan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat .
Program yang dicanangkan Kapolri mencakup upaya menjadikan ruang publik lebih aman, memberantas dan memulihkan kawasan dari peredaran narkoba, serta memberantas judi daring dan penipuan digital . Ardam menilai, arahan Kapolri tersebut sejalan dengan kebutuhan riil di Sulawesi Tenggara. Ia berharap instruksi pimpinan tertinggi Polri itu diturunkan menjadi kebijakan operasional yang konkret di tingkat Polda, Polres, hingga Polsek.
“Prioritas Kapolri sudah sangat tepat. Sekarang bagaimana Polda Sultra menerjemahkannya. Jangan sampai euforia 100 hari hanya berhenti pada statistik pengungkapan kasus, tetapi harus ada evaluasi apakah jaringan benar-benar terputus atau hanya berganti pelaku,” ujar Ardam.
Lebih lanjut, Ardam menekankan pentingnya pendekatan pemulihan kawasan. Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus disertai dengan upaya rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi basis peredaran.
“Kapolri menyebut soal pemulihan kawasan. Ini poin penting yang harus diawasi. Di Sultra, kita butuh bukti bahwa setelah penangkapan besar-besaran, lingkungan masyarakat benar-benar bersih dan tidak kembali menjadi sarang peredaran,” ujarnya.
Harapan pada Sinergi dan Transparansi
Ardam Suri menutup pernyataannya dengan harapan agar Polda Sultra tidak bekerja sendiri. Ia mendorong sinergi yang lebih erat antara kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah daerah, serta elemen masyarakat sipil dan akademisi. Keterlibatan perguruan tinggi, menurutnya, bisa menjadi jembatan untuk edukasi dan deteksi dini di lingkungan kampus dan masyarakat sekitar.
“Kami dari mahasiswa akan terus mengawal. Dukungan kami bukan sekadar pernyataan, tetapi kami ingin melihat transparansi data dan akses informasi yang memadai terkait upaya pemberantasan ini. Jangan ada tebang pilih. Jika ada oknum yang terlibat, tindak tegas tanpa pandang bulu,” pungkas Ardam Suri.
Redaksi : Mediasekawan









