Kendari, Mediasekawan.com 20 November 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIIKES) Universitas Mandala Waluya menyoroti ketidakjelasan pengelolaan anggaran matriks kelembagaan fakultas, khususnya terkait alokasi, akses, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban anggaran yang diperuntukkan bagi organisasi mahasiswa.
Sorotan tersebut disampaikan menyusul hasil rapat harian pengurus dan diskusi internal BEM FIIKES. Dalam forum tersebut, pengurus menyampaikan bahwa selama masa kepengurusan berjalan, mereka belum memperoleh kejelasan maupun akses yang memadai terhadap anggaran matriks kelembagaan fakultas.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai bagaimana perencanaan dan pengelolaan anggaran kelembagaan mahasiswa dilakukan, termasuk sejauh mana realisasi anggaran tersebut dapat diakses oleh masing-masing organisasi mahasiswa.
BEM FIIKES menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut transparansi dan akuntabilitas tata kelola kelembagaan di lingkungan fakultas.
Pasalnya, ketidakjelasan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program kerja, mengurangi efektivitas organisasi, serta membatasi ruang gerak mahasiswa dalam menjalankan fungsi pengembangan dan pengabdian.
Secara prinsip, pengelolaan anggaran di lingkungan perguruan tinggi harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian mekanisme pengelolaan. Hal tersebut sejalan dengan semangat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Atas persoalan tersebut, BEM FIIKES Universitas Mandala Waluya menyampaikan lima tuntutan kepada pihak fakultas
Pertama, meminta transparansi mengenai total alokasi anggaran matriks kelembagaan fakultas beserta peruntukannya.
Kedua, meminta penjelasan terkait realisasi anggaran serta mekanisme distribusi kepada masing-masing organisasi mahasiswa.
Ketiga, meminta kejelasan prosedur, persyaratan, dan jadwal pencairan anggaran kelembagaan.
Keempat, meminta penjelasan resmi mengenai alasan belum adanya akses anggaran selama masa kepengurusan berjalan.
Kelima, mendesak adanya kepastian dukungan anggaran agar seluruh program kerja organisasi mahasiswa dapat terlaksana secara optimal.
BEM FIIKES juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang diperuntukkan bagi kelembagaan mahasiswa harus memiliki kejelasan alokasi, mekanisme penggunaan, serta sistem pertanggungjawaban yang dapat dipahami dan diakses oleh organisasi penerima.
Menurut BEM FIIKES, organisasi mahasiswa tidak seharusnya dibebani tanggung jawab untuk menjalankan berbagai program kelembagaan tanpa disertai kepastian mengenai dukungan anggaran yang menjadi bagian dari perencanaan institusi.
Meski demikian, BEM FIIKES menegaskan bahwa tuntutan transparansi tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pihak fakultas. Sebaliknya, langkah ini merupakan upaya mendorong terciptanya tata kelola kelembagaan yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Anggaran harus jelas, pengelolaan harus transparan, dan hak kelembagaan mahasiswa harus mendapatkan kepastian.”
BEM FIIKES berharap pihak fakultas segera memberikan penjelasan dan membuka ruang komunikasi secara terbuka agar persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian yang jelas dan tidak terus berlarut-larut.
BEM FIIKES UNIVERSITAS MANDALA WALUYA
Transparansi Anggaran, Kepastian Kelembagaan, dan Keadilan bagi Organisasi Mahasiswa.
Redaksi : Mediasekawan











