Konawe Utara, Mediasekawan.com 29 Oktober 2026 – Persoalan agraria di lingkar tambang Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada praktik “beli putus” lahan warga di Desa Motui yang dilakukan oleh PT Bumi Konutraya Abadi (BKA). Konflik yang semula tampak sebagai persoalan lokal antara warga dan operator tambang, nyatanya menyimpan jejaring kekuasaan bisnis yang jauh lebih besar dan kompleks.
Koordinator Solidaritas Warga Pribumi Lingkar Tambang Konawe Utara, Robby Anggara, menilai bahwa manuver agresif PT BKA yang secara radikal mengubah skema royalti menjadi pembebasan lahan alias “beli putus” di Motui, bukanlah inisiatif tunggal manajemen lokal. Ia menduga kuat praktik tersebut merupakan mandat efisiensi yang berasal dari puncak piramida pemodal.
Dalam ekosistem bisnis pertambangan di wilayah tersebut, PT BKA diketahui memiliki benang merah operasional dengan PT Central Omega Resources (PT COR). Lebih jauh ke atas, kendali pemegang saham utama PT COR saat ini diketahui berada di bawah cengkeraman PT Jinsheng Mining. Fakta struktur kepemilikan ini pun membuka kotak pandora terkait siapa pengendali sesungguhnya di balik nasib ruang hidup warga Motui.
Logika Efisiensi Pemodal Raksasa
Robby menyoroti bahwa kehadiran PT Jinsheng Mining di puncak rantai komando memberikan rasionalisasi logis atas manuver ekstrem yang terjadi di lapangan. Menurutnya, dalam kacamata bisnis korporasi raksasa, sistem royalti bulanan kepada warga lokal kerap dipandang sebagai beban operasional (overhead cost) yang menggerus margin keuntungan jangka panjang.
“Skema beli putus lahan adalah bentuk efisiensi modal yang kejam namun efektif bagi korporasi. Ibarat sebuah gurita raksasa, otak di puncak piramida memberikan instruksi agar tentakelnya di bawah segera mengamankan seluruh aset tanpa ada lagi ikatan finansial lanjutan dengan warga,” urai Robby, belum lama ini.
Dengan membebaskan lahan sepenuhnya, korporasi meraih kontrol absolut atas cadangan ore nikel guna menyuplai kebutuhan smelter tanpa harus repot bernegosiasi atau berbagi keuntungan dengan masyarakat lokal di masa depan.
Pemiskinan Struktural Tuan Rumah
Efisiensi di tingkat elit pemodal ini pada akhirnya menumbalkan struktur sosial di tingkat tapak. Masyarakat Motui yang tergiur uang kaget dari pembebasan lahan, secara perlahan sedang digiring menuju jurang pemiskinan struktural.
“Ketika triliunan rupiah berputar di papan saham dan diekspor oleh pemodal utama, lagi-lagi kami hanya akan mewarisi tanah yang berlubang, menumpang di bekas tanah leluhur kami sendiri,” tegas Robby.
Praktik efisiensi elit pemodal ini menjadi semakin miris saat melihat teknis eksekusinya di lapangan. Robby membeberkan informasi mengejutkan bahwa proses pembebasan lahan warga di Motui terkesan dilakukan secara diam-diam. Parahnya lagi, proses tersebut disinyalir kuat diinisiasi langsung oleh Kepala Desa (Kades) Motui itu sendiri.
“Ini adalah pengkhianatan sosiologis di tingkat akar rumput. Aparatur desa yang seharusnya menjadi pelindung dan benteng pertahanan hak-hak agraria warganya, justru diduga bermanuver menjadi ‘kepanjangan tangan’ atau broker bagi korporasi,” kecam Robby.
Desakan Evaluasi dan Audit Transparansi
Membongkar rantai penguasaan dari oknum Kades, PT BKA, PT COR, hingga bermuara di PT Jinsheng Mining, diyakini Robby semakin menaikkan standar ujian bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Konawe Utara. Wakil rakyat dan kepala daerah kini tidak lagi sekadar berhadapan dengan manajer lapangan, melainkan kekuatan kapital raksasa yang diduga telah berhasil mengkooptasi aparatur tingkat desa.
“Pemda Konut didesak untuk segera mengambil alih kendali. Panggil dan evaluasi Kades Motui, audit transparansi pembebasan lahan tersebut! Negara harus memastikan tidak ada pembodohan sistematis yang direkayasa dari hulu ke hilir demi memuluskan ambisi efisiensi PT Jinsheng Mining dan jaringan korporasinya di Konawe Utara,” pungkas Robby.
Redaksi : Mediasekawan
