MEDIASEKAWAN.COM (11 Januari 2026) — Inspeksi mendadak (sidak) penambangan pasir ilegal di Desa Toari dinilai tidak lebih dari penindakan simbolik yang gagal menyentuh akar persoalan tambang ilegal di Bombana. Alih-alih menyasar pelaku utama perusakan lingkungan, penertiban justru kembali menimpa masyarakat kecil.
Kritik keras tersebut disampaikan Kepala Divisi Pertambangan DPD LIRA Kabupaten Bombana, Andi Amil, yang menilai pola penegakan hukum di sektor pertambangan sarat ketimpangan dan keberanian semu.
“Saya tidak mempersoalkan penertiban di Toari. Yang saya persoalkan adalah polanya. Yang ditertibkan selalu rakyat kecil, sementara tambang besar yang jelas-jelas kasat mata hanya ditonton,” tegas Andi Amil.
Menurutnya, jika pemerintah serius menyelamatkan lingkungan, Sidak Toari seharusnya menjadi pintu masuk penertiban total terhadap seluruh aktivitas galian C ilegal. Namun realitas di lapangan menunjukkan arah sebaliknya.
“Publik bisa menilai sendiri. Negara cepat ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tapi lambat bahkan diam ketika berhadapan dengan tambang besar,” ujarnya.
Andi Amil menegaskan bahwa keberadaan tambang galian C skala besar di Bombana bukan rahasia umum. Aktivitas alat berat berlangsung terbuka, jalur distribusi material terang-benderang, dan dampak kerusakan lingkungan terlihat nyata.
“Ini bukan soal tidak tahu. Ini soal berani atau tidak berani,” katanya lugas.
Ia menyebut, kerusakan lingkungan terparah di Bombana justru lahir dari pembiaran tambang besar, bukan dari aktivitas kecil seperti di Toari. Abrasi pantai, rusaknya kawasan pesisir, hingga hilangnya ruang hidup masyarakat adalah konsekuensi dari lemahnya keberanian negara.
“Saya menantang Pemkab Bombana, aparat penegak hukum, dan instansi teknis: hentikan penertiban tebang pilih. Kalau sungguh peduli lingkungan, tutup semua tambang ilegal, terutama yang berskala besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Amil menyindir pola kehadiran aparat dan instansi teknis yang dinilainya sekadar formalitas.
“Datang melihat, mencatat, lalu pulang. Sementara tambang besar tetap beroperasi. Publik tidak bodoh. Mereka tahu ada yang sedang disembunyikan,” ujarnya.
Atas nama DPD LIRA Bombana, ia mendesak pembukaan data perizinan tambang galian C secara transparan serta penindakan hukum tanpa pandang bulu.
“Penegakan hukum yang hanya berani ke bawah itu bukan ketegasan. Itu keberanian semu,” katanya.
Ia menutup dengan pernyataan keras:
‘Saya akan terus bersuara. Karena setiap kali negara memilih aman, yang dikorbankan selalu rakyat kecil dan lingkungan Bombana./AL.
