MUNA BARAT — Kabupaten Muna Barat digegerkan oleh mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren. Kasus yang diduga melibatkan anak sebagai korban ini memantik keprihatinan luas dari masyarakat, mengingat lingkungan pendidikan dan keagamaan seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Kabupaten Muna Barat justru dinilai tidak menunjukkan respons yang cepat dan maksimal. Hingga kasus ini menjadi sorotan publik, DPPA Muna Barat terkesan kurang aktif dalam melakukan pendampingan awal, perlindungan korban, maupun penanganan psikologis yang seharusnya segera diberikan.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Rahman, salah satu mahasiswa asal Muna Barat, yang menilai bahwa lemahnya respons DPPA menunjukkan tidak berjalannya fungsi perlindungan anak secara optimal di daerah.
“Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak ini seharusnya langsung ditangani secara serius oleh DPPA. Sangat disayangkan ketika instansi yang memiliki kewenangan justru terkesan pasif, hingga akhirnya bupati harus turun langsung ke lokasi,” ujar Rahman.
Ia menegaskan, turunnya Bupati Muna Barat secara langsung ke lokasi pondok pesantren menjadi sinyal kuat adanya persoalan dalam sistem respons dan koordinasi perlindungan anak di Muna Barat. Padahal, DPPA seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan keselamatan, pendampingan, dan pemulihan korban.
“Ini bukan sekadar soal kasus, tapi soal keberpihakan negara kepada anak-anak. Jika DPPA lamban, maka korban berpotensi mengalami trauma berlapis,” tambahnya.
Menurut Rahman, peristiwa ini menjadi alarm serius bahwa sistem perlindungan anak di Kabupaten Muna Barat perlu dievaluasi secara menyeluruh, khususnya dalam hal kecepatan respons, pendampingan korban, dan koordinasi lintas sektor.
Oleh karena itu, ia mendesak:
- Evaluasi kinerja DPPA Kabupaten Muna Barat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Pendampingan hukum dan psikologis terhadap korban dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
- Penegak hukum mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan adil, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum perbaikan agar perlindungan anak di Muna Barat tidak hanya sebatas regulasi, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat.**
