Kendari, Mediasekawan.com 20 September 2026 — Lembaga Gerakan Juang Dan Pendidikan Indonesia (GJPI) menyatakan Sikap September bukan sekadar penanda pergantian bulan dalam kalender. Bagi masyarakat sipil Indonesia, bulan ini menyimpan catatan kelam panjang pelanggaran hak asasi manusia yang oleh sejumlah organisasi disebut sebagai “September Hitam”. Mulai dari tragedi 1965 hingga peristiwa berdarah lainnya di kemudian hari， September mengingatkan bahwa demokrasi tidak pernah cukup diukur hanya dari hadirnya program pembangunan di atas kertas.
Dalam konteks Sulawesi Tenggara,Gerakan Juang dan Pendidikan Indonesia Iman Pandawa kader（GJPI） menilai momentum September harus dijadikan titik evaluasi kritis terhadap dua hal fundamental： arah kebijakan pembangunan daerah dan praktik pengamanan aksi di lapangan.
Pembangunan Harus Berpihak pada Rakyat， Bukan Sekadar Seremoni
Imam Pandawa Kader aktif GJPI memandang bahwa pembangunan di Sultra harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Persoalan akses pendidikan， lapangan kerja， kesehatan,perlindungan sosial,serta kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.Ujarnya”.
Lembaga GJPI menyerukan sejumlah langkah konkret. Pertama, seluruh program pemerintah daerah wajib dibuka secara transparan kepada publik,mencakup anggaran,lokasi， target penerima manfaat,progres, dan hasil evaluasi. Kedua， pemerataan pembangunan harus dipastikan menyentuh wilayah kepulauan， pesisir,desa, dan daerah dengan keterbatasan akses layanan publik. Ketiga,setiap program harus memiliki mekanisme pengawasan masyarakat yang memungkinkan publik menyampaikan kritik dan laporan dugaan penyimpangan.
Lebih dari itu Sarmin Guevara kader GJPI menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat dan lingkungan hidup,serta harus melibatkan partisipasi publik dalam setiap tahapan kebijakan.Ujarnya Kepada Media Sekawan 20 September 2026.
Pengamanan Aksi dan Kebebasan Sipil
GJPI juga menyoroti praktik penyelenggaraan keamanan di lapangan. Lembaga pendidikan ini mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin konstitusi， dan pengamanan aksi harus dilakukan secara profesional， proporsional,dan humanis.
GJPI mendesak Polda Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran untuk memastikan setiap tindakan kepolisian dalam pengamanan aksi berjalan sesuai hukum. Setiap dugaan pelanggaran prosedur, kekerasan， atau intimidasi harus dapat dilaporkan dan diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang transparan.
Kritik Bukan Ancaman
Pesan penting lain yang disampaikan GJPI adalah sikap terhadap kritik. Kepada seluruh institusi negara,GJPI meminta agar kritik masyarakat ditempatkan sebagai bagian dari kontrol demokratis,bukan sebagai ancaman yang perlu diredam.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya menghasilkan angka-angka keberhasilan di atas kertas， sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan pelayanan yang layak dan ruang kritik yang aman,” tegas Iman Pandewa， Koordinator Lapangan GJPI DPW Sultra.
Tuntutan GJPI
- Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,segera membuka informasi publik mengenai program pembangunan 2026， termasuk anggaran， pelaksanaan， penerima manfaat， indikator keberhasilan,dan hasil evaluasi.
- Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara： memastikan program pembangunan transparan,tepat sasaran,merata， dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
- Kepada Polda Sulawesi Tenggara dan seluruh jajaran kepolisian： menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta memastikan pengamanan aksi dilakukan secara profesional， proporsional， humanis,dan sesuai hukum.
- Memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat untuk setiap dugaan pelanggaran prosedur， kekerasan， intimidasi,maupun tindakan yang tidak sesuai hukum.
- Kepada seluruh institusi negara： jangan menjadikan kritik sebagai ancaman.
- Kepada masyarakat sipil Sultra:menjaga ruang demokrasi dengan tetap kritis， terorganisir， damai,dan berbasis data.
September mengajarkan bahwa demokrasi bukan sekadar ingatan sejarah， melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. GJPI DPW Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dan praktik penyelenggaraan negara melalui pendidikan， advokasi,kajian serta kontrol sosial yang konstitusional dan bertanggung jawab
Redaksi : Mediasekawan
