RAHA – Bara gerakan mahasiswa di Kabupaten Muna kembali menyala. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Muna menggelar konsolidasi, menagih janji politik Bupati yang dinilai belum menunjukkan realisasi nyata hingga memasuki kuartal pertama tahun ini.
Bertempat di Kota Raha, puluhan kader dari berbagai komisariat berkumpul dalam satu barisan sikap. Agenda ini bukan sekadar temu kader, tetapi panggung konsolidasi untuk menyatukan arah gerakan sekaligus merumuskan strategi advokasi terhadap sejumlah persoalan krusial yang dinilai kian mendesak.
Sorotan tajam diarahkan pada kerusakan infrastruktur jalan yang tak kunjung tertangani, minimnya transparansi pengelolaan anggaran, hingga janji kampanye yang dinilai masih sebatas retorika.
Ketua GMNI Muna, Aswan Syahril, menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk nyata kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Rakyat butuh bukti, bukan janji. Program strategis banyak yang belum terlihat wujudnya, sementara ketimpangan di lapangan terus dibiarkan,” tegasnya, Minggu (26/4/2026).
GMNI menilai, lambannya realisasi program bukan hanya soal teknis, tetapi mencerminkan lemahnya komitmen terhadap kepentingan publik. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.
Sebagai langkah lanjutan, GMNI Muna akan melayangkan permintaan audiensi terbuka kepada Bupati. Namun mereka juga memberi sinyal keras: jika tak direspons, gelombang aksi dengan massa yang lebih besar siap digelar.
“Ini peringatan awal. Jika diabaikan, kami akan turun dengan kekuatan lebih besar,” ujar koordinator aksi.
Meski berlangsung tertib, konsolidasi ini memancarkan satu pesan tegas: mahasiswa tak akan berhenti mengawal kebijakan publik. Di Bumi Sowite, suara kritis kembali menemukan momentumnya.
