Mobil Mewah Ada, Damkar Tak Memadai: Ironi Kebakaran Pasar dan Tuntutan Keadilan Dasar di Buton”

MediaSekawan,Com, – Kebakaran yang melanda Pasar Kaloko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, bukan sekadar musibah biasa. Insiden ini menguak luka lama dan mengonfirmasi kegagalan sistematis pemerintah dalam memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan dasar rakyatnya.

Sekretaris Jenderal AMPHI SULTRA, Ardin Kepton, dengan tegas menampar wajah birokrasi yang terlihat lebih glamor daripada fungsional. Kerugian materil dan trauma yang diderita ratusan pedagang adalah buah nyata dari kelalaian yang terstruktur. Kritik Kepton menyasar titik paling paradoks: alokasi anggaran yang tampak begitu mudah untuk fasilitas mobil mewah pejabat, namun selalu tersendat untuk melengkapi kebutuhan vital seperti mobil pemadam kebakaran dan peralatannya.

Ini bukan lagi soal permintaan, melainkan tuntutan kritis. Pemerintah Kabupaten Buton dinilai telah abai pada prinsip dasar pemerintahan: melindungi. Kebakaran ini adalah bukti konkret bagaimana nyawa dan aset warga dipertaruhkan akibat minimnya antisipasi dan kesiapan alat penanggulangan bencana.

Pernyataan Kepton juga merupakan koreksi mendasar terhadap cara berpikir pemerintah. Belajar dari musibah adalah tindakan reaktif yang terlambat. Yang dibutuhkan adalah proaktifitas visioner—belajar sebelum kejadian, melalui perencanaan matang, penganggaran yang berpihak pada rakyat, dan penyediaan infrastruktur keselamatan yang memadai. Ketika fasilitas mewah dinikmati segelintir orang di atas penderitaan banyak orang, itu bukan lagi salah prioritas, melainkan pengkhianatan terhadap amanat kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, AMPHI SULTRA mendesak Pemerintah Kabupaten Buton untuk:

1. Segera memberikan bantuan materil dan non-materil yang komprehensif kepada korban.
2. Melakukan audit dan transparansi anggaran terkait pengadaan fasilitas keselamatan publik versus fasilitas dinas pejabat.
3. Menyusun dan mengimplementasikan rencana darurat serta penguatan sarana-prasarana pemadam kebakaran secara menyeluruh di seluruh wilayah.
4. Mengalihkan prioritas anggaran dari hal-hal yang bersifat hiburan dan kemewahan pejabat ke hal-hal yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan dasar masyarakat.

Tutupnya, ini adalah ujian nyata komitmen pemerintah. Masyarakat Buton menunggu lebih dari sekadar janji; mereka menuntut solusi nyata dan perubahan paradigma yang mendasar.