Beranda / Sosial / Pembangunan Kopdes Di Lingkungan Sekolah Hampir Rampung, Wandi Pertanyakan Urgensi, Prosedur, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pembangunan Kopdes Di Lingkungan Sekolah Hampir Rampung, Wandi Pertanyakan Urgensi, Prosedur, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Muna Barat, Mediasekawan.com 17 November 2026 – Pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) di lingkungan sekolah di Kabupaten Muna Barat menuai sorotan dan pertanyaan serius. Pasalnya, pembangunan tersebut dikabarkan telah mencapai kurang lebih 80 persen, sementara urgensi, dasar kebijakan, serta prosedur pemanfaatan lahan di lingkungan pendidikan masih menjadi tanda tanya.

Wandi, selaku putra daerah Muna Barat, menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Menurutnya, pembangunan program ekonomi masyarakat tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan fungsi utama fasilitas pendidikan maupun prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pertanyaan mendasar kami sederhana: apa urgensi pembangunan Kopdes di lingkungan sekolah? Apakah memang tidak ada alternatif lahan lain yang lebih tepat, sehingga lingkungan pendidikan harus menjadi lokasi pembangunan? Jangan sampai program yang diklaim untuk kepentingan masyarakat justru menimbulkan persoalan baru di dunia pendidikan,” tegas Wandi.

Ia juga mempertanyakan apakah pembangunan tersebut telah melalui seluruh tahapan prosedural, mulai dari penetapan lokasi, persetujuan penggunaan lahan, kesesuaian tata ruang, administrasi aset daerah, hingga koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan terhadap fasilitas pendidikan.

Sorotan ini semakin menguat setelah Wandi melakukan konfirmasi kepada kepala desa setempat. Dalam keterangannya, kepala desa menyampaikan bahwa dirinya hanya menyiapkan lahan, sedangkan hal-hal lainnya dipersilakan untuk dikonfirmasi kepada pemerintah daerah.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu. Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat.

Bagaimana mungkin sebuah pembangunan sudah berjalan sekitar 80 persen, sementara kajian dari instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap sektor pendidikan justru baru akan dilakukan?

“Ini yang menjadi kejanggalan dan harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai pemerintah baru sibuk melakukan kajian ketika pembangunan sudah hampir selesai. Lantas, di mana fungsi pengawasan dan koordinasi sejak awal? Apakah pembangunan ini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang atau justru berjalan lebih dahulu sebelum seluruh aspek administrasinya dipastikan?” ujar Wandi.

Menurutnya, persoalan ini bukan semata-mata menolak pembangunan koperasi. Wandi menegaskan bahwa dirinya mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk penguatan koperasi desa. Namun, dukungan terhadap program pemerintah tidak berarti masyarakat harus menutup mata terhadap kemungkinan persoalan prosedural dan penggunaan fasilitas publik.

“Kami tidak anti terhadap program pemerintah. Kami mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa. Tetapi pembangunan juga harus taat aturan. Jangan karena membawa nama program nasional, kemudian aspek legalitas, fungsi pendidikan, dan kepentingan masyarakat diabaikan.”

Wandi juga meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat agar tidak saling melempar tanggung jawab antara pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah. Pemerintah harus hadir memberikan penjelasan yang utuh, bukan membiarkan masyarakat mencari jawaban dari satu instansi ke instansi lainnya.

Ada sejumlah hal yang harus dijelaskan kepada publik:

Apa dasar urgensi penempatan pembangunan Kopdes di lingkungan sekolah?
Siapa yang menetapkan dan menyetujui lokasi pembangunan tersebut?
Bagaimana status kepemilikan dan pengelolaan lahan yang digunakan?
Apakah telah ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atas aset atau lahan pendidikan?
Apakah pembangunan tersebut telah melalui kajian teknis, administrasi, dan kesesuaian tata ruang?
Mengapa kajian dari Dinas Pendidikan baru akan dilakukan ketika progres pembangunan sudah mencapai sekitar 80 persen?
Siapa yang bertanggung jawab apabila di kemudian hari ditemukan persoalan administrasi, perizinan, atau pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan aset daerah?
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhkan bangunan yang hampir selesai, tetapi tidak mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana proses pembangunan itu dimulai. Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap kebijakan dan pembangunan dilaksanakan sesuai aturan, bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik,” tambahnya.

Sebagai putra daerah Muna Barat, Wandi menegaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal setiap kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat, termasuk menjaga agar lingkungan pendidikan tetap menjadi ruang yang mengutamakan kegiatan belajar mengajar.

Pembangunan boleh berjalan, program boleh dilaksanakan, tetapi aturan tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai atas nama pembangunan, fungsi pendidikan justru dikorbankan.

Wandi mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat untuk segera membuka seluruh dokumen dan dasar hukum pembangunan tersebut kepada publik serta memastikan adanya evaluasi menyeluruh sebelum persoalan ini berkembang menjadi polemik yang lebih besar.

Jika pemerintah yakin pembangunan tersebut telah sesuai prosedur, buktikan melalui dokumen dan keterbukaan informasi. Jika belum, jangan berlindung di balik alasan bahwa pembangunan sudah terlanjur berjalan.

Muna Barat membutuhkan pembangunan yang taat aturan, bukan pembangunan yang baru mencari pembenaran setelah dipersoalkan masyarakat.

Redaksi : Mediasekawan

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *