KENDARI – Tidak ada ruang untuk sekadar formalitas. Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 yang digelar di Aula Dachara menjadi ajang konsolidasi serius jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam menyongsong agenda besar pembangunan tahun depan.
Mengusung tema “Polda Sultra Presisi Siap Mengamankan, Mendukung, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”, forum ini menegaskan satu pesan utama: institusi kepolisian tidak boleh menjadi penonton dalam proses pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Rapim dibuka langsung oleh Kapolda Sultra, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Dr. Gidion Arief Setyawan, Irwasda Kombes Pol. Hartoyo, para pejabat utama, serta seluruh Kapolres jajaran. Hadir pula unsur Forkopimda Sultra, mulai dari perwakilan gubernur, Danrem 143/Halu Oleo, Danlanud, Danlanal, Ketua DPRD, Kejati, hingga akademisi dan Badan Pusat Statistik.
Presisi Harus Terasa di Lapangan
Kapolda menegaskan, Rapim ini merupakan tindak lanjut Rapim Polri sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program prioritas pemerintah tahun 2026. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi fondasi utama agar pembangunan berjalan tanpa gangguan.
“Polda Sultra siap hadir di garda terdepan menjaga kamtibmas sekaligus mendukung penuh program pemerintah,” tegas Irjen Didik.
Ia mengingatkan bahwa konsep Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—tidak boleh berhenti sebagai jargon. Presisi harus diwujudkan dalam pelayanan publik yang cepat dan humanis, penegakan hukum yang profesional, serta respons yang sigap terhadap dinamika sosial.
Arahan Presiden RI Prabowo Subianto turut menjadi penekanan: Polri harus kuat, profesional, solid, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kekuatan tersebut bukan semata pada struktur, melainkan integritas dan kepercayaan publik.
Fokus Pangan, Ekonomi, dan Stabilitas Harga
Dalam Rapim tersebut, kembali ditegaskan arahan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait fokus pengawalan percepatan pembangunan, penguatan ketahanan pangan, stabilitas ekonomi nasional, serta optimalisasi Satgas Pangan menjelang Idulfitri.
Isu pangan dan harga menjadi perhatian serius. Gangguan distribusi atau lonjakan harga yang tidak terkendali berpotensi memicu keresahan sosial. Karena itu, pengawasan distribusi bahan pokok, pencegahan penimbunan, hingga koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dari strategi pengamanan.
Masyarakat juga diimbau berperan aktif dengan melaporkan indikasi praktik curang di pasar serta tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi, khususnya di media sosial.
Kolaborasi Tanpa Ego Sektoral
Kapolda menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral. Tantangan keamanan modern tidak dapat ditangani secara parsial. Forkopimda, TNI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan unsur akademisi harus berada dalam satu frekuensi.
Ego sektoral, jika dibiarkan, hanya akan memperlambat respons dan melemahkan efektivitas kebijakan. Di tengah derasnya arus informasi digital, isu kecil dapat membesar dalam hitungan menit. Karena itu, kecepatan respons dan komunikasi publik yang akurat menjadi kunci.
Rapim 2026 menjadi momentum menyamakan persepsi, memperkuat soliditas internal, sekaligus menegaskan bahwa aparat kepolisian harus adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.
Pesan Tegas: Polisi Harus Berdampak
Pesan yang mengemuka dari Rapim ini sederhana namun tegas: jangan gagal fokus, jangan kendor, dan jangan sekadar hadir. Kehadiran polisi harus memberikan dampak nyata bagi stabilitas dan rasa aman masyarakat.
Tahun 2026 sudah di depan mata. Dengan konsolidasi ini, Polda Sultra menyatakan siap mengawal roda pemerintahan, menjaga keamanan daerah, dan memastikan agenda pembangunan berjalan tanpa gangguan berarti.
Jika keamanan terjaga, ekonomi stabil, dan pelayanan publik membaik, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Di situlah Presisi benar-benar menemukan maknanya.
