Beranda / Opini / Reyhan Sebrang Soroti Dugaan Pelanggaran Perizinan dan Pemanfaatan RTH di Kendari

Reyhan Sebrang Soroti Dugaan Pelanggaran Perizinan dan Pemanfaatan RTH di Kendari

Kendari, Mediasekawan.com 21 November 2026 – Dugaan persoalan kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan berusaha pada Kedai Warga Kopi Fusi Kendari serta dugaan persoalan pembangunan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kini menjadi perhatian Reyhan Sebrang. Ia menilai kedua persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, sebab menyangkut kepatuhan terhadap hukum, tanggung jawab pemerintah, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat atas ruang publik.

Reyhan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif ketika muncul dugaan ketidaksesuaian antara aktivitas usaha, dokumen perizinan, dan ketentuan pemanfaatan ruang. Setiap kegiatan usaha harus memiliki dasar legalitas yang jelas, sedangkan setiap pembangunan wajib tunduk pada ketentuan tata ruang dan persyaratan teknis yang berlaku.

Menurutnya, apabila dugaan ketidaklengkapan dokumen perizinan tersebut benar adanya, maka hal itu harus menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan administratif maupun verifikasi lapangan. Jangan sampai kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha justru terabaikan tanpa pengawasan yang memadai.

“Pertanyaannya sederhana, apakah seluruh dokumen perizinan telah terpenuhi? Apakah kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan peruntukan ruang dan ketentuan yang berlaku? Pemerintah harus mampu menjawab pertanyaan ini berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan, bukan sekadar memberikan pernyataan normatif kepada publik,” tegas Reyhan.

RTH Bukan Komoditas Komersial, Fungsi Publik dan Ekologis Harus Dilindungi

Selain persoalan perizinan usaha, Reyhan memberikan perhatian serius terhadap dugaan persoalan pembangunan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ia mengingatkan bahwa RTH memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan. Keberadaannya bukan hanya sebagai ruang terbuka secara fisik, melainkan memiliki fungsi ekologis sebagai kawasan konservasi, daerah resapan air, pengendali kualitas lingkungan, sekaligus ruang sosial yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Karena itu, setiap pembangunan maupun aktivitas komersial yang berada di lokasi yang diduga berkaitan dengan kawasan RTH wajib diuji kesesuaiannya berdasarkan status lahan, rencana tata ruang, perizinan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan sampai ruang yang seharusnya dipertahankan untuk kepentingan ekologis dan masyarakat justru kehilangan fungsi akibat pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan. RTH bukan ruang yang dapat diperlakukan semata-mata sebagai peluang bisnis. Ada kepentingan lingkungan dan hak publik yang wajib dilindungi,” ungkapnya.

Reyhan juga mengingatkan Pemerintah Kota Kendari bahwa pembiaran terhadap dugaan penyimpangan pemanfaatan ruang dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas, mulai dari berkurangnya kawasan resapan air, terganggunya keseimbangan lingkungan, hingga hilangnya akses masyarakat terhadap ruang publik.

Pemerintah Jangan Hanya Menjadi Penonton

Atas dasar itu, Reyhan mendesak Pemerintah Kota Kendari untuk tidak berhenti pada pengawasan administratif semata. DPMPTSP, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup harus menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

Ia meminta dilakukan penelusuran terhadap dokumen perizinan berusaha, status dan peruntukan lahan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung apabila dipersyaratkan, serta dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidakpatuhan atau pelanggaran, pemerintah wajib mengambil langkah penegakan sesuai kewenangan dan mekanisme hukum. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, persoalan tersebut patut diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang sah.

“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi polemik besar. Pengawasan harus dilakukan sejak awal. Kami ingin melihat apakah aturan benar-benar berlaku bagi semua pihak atau justru terdapat ketimpangan dalam pelaksanaannya,” lanjut Reyhan.

Akan Kawal Hingga Ada Kejelasan dan Tindak Lanjut

Sebagai bentuk kontrol sosial, Reyhan menyatakan akan mengawal persoalan tersebut melalui penyampaian aspirasi kepada instansi terkait.

Menurutnya, langkah tersebut bukan bertujuan menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong keterbukaan informasi, pemeriksaan yang objektif, serta kepastian penegakan hukum terhadap setiap dugaan ketidakpatuhan.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada klarifikasi seremonial. Kami membutuhkan pemeriksaan yang nyata, keterbukaan dokumen sesuai ketentuan, dan hasil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan kepada publik berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang dikecualikan dari proses hukum,” tutup Reyhan.

Pihak Terkait Belum Memberikan Tanggapan

Hingga berita ini diturunkan, redaksi Mediasekawan masih berupaya menghubungi pengelola Kedai Warga Kopi Fusi Kendari serta instansi terkait, yakni DPMPTSP, Dinas PUPR, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, untuk meminta klarifikasi. Tanggapan dari pihak-pihak tersebut akan ditambahkan apabila telah diterima.

Catatan redaksi: Pernyataan dalam berita ini merupakan aspirasi dan kontrol sosial dari narasumber, bukan putusan hukum. Segala dugaan pelanggaran masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *