KENDARI – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Kendari yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Sabtu (17/…). Agenda tersebut dirangkaikan dengan Musda III Partai Golkar Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) sebagai bagian dari konsolidasi internal partai berlambang pohon beringin di Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Siska menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan forum strategis untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, sekaligus menentukan arah kebijakan politik ke depan. Menurutnya, kekuatan partai politik sangat ditentukan oleh soliditas internal dan kualitas kader yang disiapkan secara berkelanjutan.
“Musda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas, kaderisasi, serta peran strategis Partai Golkar dalam mendorong pembangunan daerah,” ujar Siska.
Sebagai kepala daerah sekaligus pembina partai politik di Kota Kendari, Siska mengapresiasi kontribusi Partai Golkar yang dinilai aktif dalam dinamika pembangunan daerah. Ia menyinggung kepercayaan publik yang mengantarkan Partai Golkar memimpin DPRD Kota Kendari sebagai bukti nyata dukungan masyarakat terhadap kinerja dan peran politik Golkar di tingkat lokal.
Lebih jauh, Siska menekankan pentingnya menjaga konsolidasi dan soliditas internal partai, memperkuat proses kaderisasi dan kepemimpinan, serta membangun kebersamaan lintas partai politik. Ia menilai perbedaan pilihan politik merupakan keniscayaan dalam demokrasi yang justru harus dikelola sebagai kekuatan kolektif.
“Perbedaan warna partai tidak boleh menjadi sekat. Tujuan kita sama, yakni menyejahterakan rakyat dan membangun Kota Kendari yang lebih maju,” tegasnya.
Politisi Partai NasDem itu juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Kendari membuka ruang seluas-luasnya bagi kolaborasi dan sinergi politik, termasuk dengan Partai Golkar, demi mewujudkan pembangunan kota yang berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.
Menurut Siska, tantangan pembangunan ke depan menuntut kerja sama lintas sektor dan lintas kepentingan politik, sehingga stabilitas dan komunikasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan.
