KENDARI — MEDIASEKAWAN.COM.|| Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) agar mengarahkan pengembangan sektor pertambangan tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga melakukan hilirisasi ke sektor non-tambang, khususnya pariwisata. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka kunjungan kerja dan pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya transformasi ekonomi daerah yang lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan jangka panjang.
Ia menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Tidak hanya melalui kontribusi ekonomi, tetapi juga melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Menurutnya, hilirisasi sektor tambang dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor lain yang memiliki nilai tambah tinggi, salah satunya pariwisata. Dengan demikian, dampak ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Perusahaan-perusahaan tambang itu seharusnya juga melakukan hilirisasi ke sektor non-tambang guna membantu perbaikan kawasan,” ujarnya dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan sektor swasta sangat dibutuhkan dalam upaya memperbaiki tata kelola lingkungan dan pengembangan wilayah bekas atau sekitar area pertambangan. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Sektor pariwisata disebut memiliki potensi besar di Sulawesi Tenggara. Keindahan alam, kawasan pesisir, serta potensi destinasi wisata bahari menjadi modal penting untuk dikembangkan secara terencana dan profesional.
Dengan dukungan investasi dan penataan yang baik, pariwisata diyakini dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah di masa depan. Pengembangan sektor ini juga dinilai mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Selain mendorong hilirisasi, ia juga menekankan pentingnya penataan kawasan perkotaan agar lebih tertib dan berkelanjutan. Kota yang tertata rapi dan memiliki infrastruktur memadai akan meningkatkan daya tarik wisata sekaligus kualitas hidup masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat perencanaan pembangunan, khususnya dalam sektor permukiman dan tata ruang, agar pertumbuhan kota dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah pusat, melalui kementerian terkait, menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan perumahan, penataan kawasan, serta pengembangan wilayah berbasis potensi lokal.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, diharapkan Sulawesi Tenggara dapat mempercepat transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sektor tambang menuju ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan. (AO)
