Jakarta — Ketua Umum Lintas Kajian dan Pemerhati Pembangunan Indonesia (LKPPI), Herlina Butar Butar, angkat bicara terkait polemik yang kembali menyeret nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam dugaan keterkaitan dengan jaringan judi online di Kamboja—isu yang sebelumnya muncul dalam laporan Majalah Tempo pada 6 April 2025.
Herlina menilai sikap diam Dasco justru memancing lebih banyak tanda tanya publik, terutama karena judi online telah merugikan banyak keluarga di Indonesia.
“Beliau itu wakil rakyat. Ketika namanya dikaitkan dengan kasus sebesar ini, sudah seharusnya memberikan klarifikasi, bukan diam. Diamnya seorang pejabat publik justru menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Herlina.
Ia juga menyoroti pernyataan sejumlah pimpinan lembaga negara yang dianggap tidak memberikan kejelasan.
Fraksi Gerindra, tempat Dasco bernaung, sebelumnya menyebut laporan Tempo sebagai fitnah melalui pernyataan resmi pada 10 April 2025. Namun Herlina menilai bantahan tersebut belum didukung fakta yang memadai, sehingga publik tetap menyisakan banyak pertanyaan.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani pada 9 April 2025 menyatakan “tidak yakin” Dasco terlibat. Menurut Herlina, pilihan kata tersebut justru menimbulkan tafsir yang membingungkan.
“Pernyataan Ketua MPR itu, menurut saya, abu-abu. Jika benar yakin, seharusnya mengatakan ‘Saya yakin Pak Dasco tidak terlibat’, bukan ‘saya tidak yakin’. Itu dua hal yang berbeda dan menimbulkan multitafsir,” tegasnya.
Di sisi lain, nama Wanda Assyura sempat dikutip sejumlah media sebagai narasumber dalam pemberitaan terkait isu tersebut. Namun belakangan muncul pihak yang mengatasnamakan perwakilan Wanda, menyatakan bahwa Wanda tidak memiliki keterkaitan dan akan menempuh jalur hukum terhadap media yang mencantumkan namanya tanpa konfirmasi.
Pihak tersebut menegaskan bahwa sumber pemberitaan yang mengklaim Wanda sebagai narasumber telah diluruskan dan tidak sesuai fakta.
Menanggapi hal itu, Herlina menegaskan bahwa isu yang diangkat LKPPI tidak bertujuan menyeret Wanda atau pihak manapun secara personal.
“Fokus kami bukan pada nama Wanda atau siapa pun. Ini murni soal bagaimana judi online telah menjadi penyakit masyarakat yang merusak kehidupan banyak keluarga, termasuk keluarga saya sendiri yang pernah menjadi korban,” ujarnya.
Herlina kembali menekankan bahwa publik menunggu keberanian Dasco untuk memberikan klarifikasi langsung agar polemik ini tidak berkembang menjadi fitnah berkepanjangan.
“Judi online ini masalah besar, memukul rakyat bawah, dan merusak generasi. Jika seorang pejabat setingkat Wakil Ketua DPR RI tidak memberikan klarifikasi saat namanya disebut, ini menjadi preseden buruk,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, LKPPI menegaskan akan terus mengawal pemberantasan judi online serta mendesak para pemimpin dan pejabat negara agar lebih transparan kepada publik. (**).
