Bombana — Gelombang kritik terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bombana kembali memuncak. Aliansi Pemuda Pemerhati Pendidikan menggelar Aksi Jilid II dengan tudingan keras: adanya praktik gratifikasi, pungutan liar, dan penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan dana BOS. Massa bergerak di dua titik—Kantor Bupati dan Kejaksaan Negeri Bombana, Kamis (04/12/2025).
Kabid GTK Berinisial E Jadi Sorotan Utama
Tuntutan massa tertuju pada Kabid GTK berinisial E, yang diduga memalak para kepala sekolah. Tekanan publik meminta Bupati memerintahkan audit investigatif oleh Inspektorat dan pemberhentian segera terhadap pejabat yang dianggap menjadi sumber persoalan.
“Ini bukan lagi isu, ini alarm keras. Kepala sekolah dipalak, jabatan dipakai sebagai alat tekanan. Bupati tak boleh bungkam!” teriak Wiwing, orator aksi.
Plt Kadis Dikbud Dinilai Lalai Mengawal Instansi
Desakan juga diarahkan kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan, Ir. Asdar Darwis. Massa menilai lemahnya pengawasan internal membuka ruang praktik kotor yang mencoreng sektor pendidikan.
“Ketidaktahuan bukan pembelaan — itu bukti kelalaian struktural,” kata Koordinator Lapangan aksi.
Sekda Turun Tangan: “Kami Sepakat, Dikbud Harus Dibersihkan”
Situasi memanas baru mereda saat Sekda Bombana, Ir. Syahrun, turun langsung menemui massa. Ia menyatakan dukungan penuh atas tuntutan publik.
“Kami sepakat. Jika ada oknum bermain, harus diperiksa dan diganti. Inspektorat akan turun.”
Pernyataan itu disambut riuh sebagai simbol bahwa tekanan publik mulai memaksa pemerintah bergerak.
Publik Minta Reformasi Total: “Ini Soal Martabat Pendidikan”
Aksi Jilid II menegaskan bahwa masyarakat tak lagi menoleransi praktik koruptif di sektor pendidikan. Mereka menuntut pembersihan total, pemeriksaan menyeluruh, dan penindakan tanpa kompromi.
“Ini bukan sekadar dana BOS. Ini soal martabat pendidikan Bombana. Dan kami akan mengawal sampai selesai,” tutup orator.
