Kendari,MediaSekawan.Com.— Forum Pemuda Pemudi Bombana (FPBB) Sulawesi Tenggara melontarkan kritik keras terhadap dua paket proyek pengadaan bibit ikan dan bibit ikan air tawar yang dikelola Dinas Perikanan Kabupaten Bombana tahun anggaran 2025. Total pagu mencapai Rp 758 juta, namun dinilai sarat tanda tanya dan berpotensi bermasalah.
Hendra Sultra, juru bicara FPBB, menegaskan pihaknya mencium indikasi ketidakjelasan realisasi program, mulai dari distribusi bibit hingga manfaatnya bagi pembudidaya lokal. Atas dasar itu, FPBB meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Kejati Sultra) segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perikanan Bombana.
“Jumlah anggarannya besar, tapi jejak realisasinya kabur. Jangan sampai ini berubah jadi proyek siluman. Kejati harus turun tangan,” tegas Hendra.
Paket Ganda, Anggaran Jumbo, Transparansi Dipertanyakan
Dua kegiatan yang menjadi sorotan FPBB yaitu:
Pengadaan Bibit Ikan — Rp 300.000.000
Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar, Bibit Udang, dan Pakan Udang — Rp 458.350.000
Keduanya direncanakan berjalan sepanjang 2025 melalui skema E-Purchasing dan bersumber dari APBD Bombana.
Namun, FPBB mengungkap fakta berbeda di lapangan. Banyak pembudidaya disebut tidak mengetahui alur distribusi bibit maupun siapa penerimanya.
“Apakah benar bibit itu ada? Siapa yang menerima? Bagaimana kontrol pengawasan? Jangan-jangan hanya formalitas administrasi, tapi barangnya fiktif atau tidak sampai ke masyarakat,” ujar Hendra.
Desakan Investigasi: “Ini Bukan Sekadar Program Teknis, Ini Uang Rakyat”
FPBB menilai sektor perikanan rawan jadi ruang permainan anggaran jika tidak diawasi ketat. Karena itu, mereka menuntut audit terbuka dan pemeriksaan menyeluruh.
“Kalau tidak diawasi, ini bisa jadi ladang bancakan. Kami mendesak Kejati memeriksa Kadis Perikanan dan memastikan tidak ada kebocoran anggaran,” tegasnya.
Sebagai bentuk partisipasi publik, FPBB juga membuka posko pengaduan bagi kelompok nelayan atau pembudidaya yang merasa dirugikan.
Pesan Penutup: Era Transparansi, Bukan Era Manipulasi
Hendra menutup pernyataannya dengan nada keras:
“Ini era transparansi, bukan era tipu-tipu anggaran. Bibit ikan itu milik rakyat, bukan alat memperkaya oknum.”
