KENDARI, 11 Februari 2026 – Pergerakan Rakyat Indonesia Berdaulat dan Mandiri (PRIBUMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengamuk, mendesak klarifikasi terkait dugaan Surat Keputusan (SK) honorer siluman yang mencoreng kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Sultra.
Ferli Muhamad Nur, perwakilan PRIBUMI Sultra, dengan nada geram menyatakan kekecewaannya terhadap Dishub dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra yang memilih bungkam seribu bahasa terkait masalah ini. PRIBUMI Sultra bahkan secara terang-terangan menuding BKD Sultra terlibat dalam praktik kotor ini, mengingat peran mereka dalam proses verifikasi.
“Dengan tegas kami meminta klarifikasi secepatnya ke publik! Jangan main mata dan cuci tangan di belakang layar!” ujar Ferli Muhamad Nur dengan suara lantang. “Diduga kuat Dinas Perhubungan ikut bermain dalam pengeluaran SK, karena setiap honorer menjadi tanggung jawab kepala dinas! Kami juga menduga kuat BKD ikut terlibat dalam persekongkolan ini, karena mereka adalah bagian tak terpisahkan dari verifikasi!”
Ferli menantang Kepala Dinas Perhubungan Sultra dan petinggi BKD Sultra untuk menunjukkan nyali dan segera membuka suara ke publik. PRIBUMI Sultra hanya memberikan waktu 1×24 jam.
“Jika memang dugaan kami benar, kami dengan tegas mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera menangkap dan mengadili semua pihak yang terlibat dalam skandal ini! Jangan biarkan para penjahat berdasi ini lolos dari jeratan hukum!” tegas Ferli.
PRIBUMI Sultra menganggap ini sebagai bukti kuat bahwa dugaan mereka benar adanya, dan siap membongkar borok ini ke publik jika tidak ada respon dalam waktu yang ditentukan.
