Beranda / Uncategorized / GPS DESAK POLDA SULTRA–BNNP BENTUK TIM KHUSUS, GUNUNG JATI DAN KAMPUNG SALO DINYATAKAN ZONA MERAH NARKOBA.

GPS DESAK POLDA SULTRA–BNNP BENTUK TIM KHUSUS, GUNUNG JATI DAN KAMPUNG SALO DINYATAKAN ZONA MERAH NARKOBA.

Beredarnya informasi publik yang diperkuat oleh data lapangan terkait kondisi wilayah Gunung Jati dan Kampung Salo di Kota Kendari sebagai zona merah narkoba semakin mempertegas bahwa situasi keamanan di daerah tersebut berada dalam kondisi darurat.

Berdasarkan keterangan yang juga selaras dengan pernyataan aparat, wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai zona merah karena tingginya tingkat peredaran narkotika. Bahkan, dalam pelaksanaannya, aparat kerap menghadapi risiko serius seperti perlawanan fisik, pelemparan batu, hingga ancaman pembakaran kendaraan saat melakukan penindakan.

Ketua Gerakan Pemuda Sultra (GPS), Robert, menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar isu, melainkan fakta lapangan yang sudah diakui oleh aparat penegak hukum.

“Kami tidak membangun opini tanpa dasar. Ini diperkuat dengan kondisi faktual di lapangan yang menunjukkan bahwa wilayah Gunung Jati dan Kampung Salo memang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Bahkan aparat sendiri sudah mengakui itu,” tegas Robert.

Robert menilai bahwa dengan adanya pengakuan tersebut, seharusnya langkah penanganan tidak lagi bersifat biasa.

“Kalau sudah ditetapkan sebagai zona merah, bahkan sampai membutuhkan tim gabungan dalam penindakan, maka ini bukan persoalan ringan. Pertanyaannya, apakah langkah yang diambil sudah sebanding dengan tingkat ancamannya?” lanjutnya.

GPS juga menyoroti bahwa meskipun penindakan disebut telah melibatkan tim gabungan lintas institusi, fakta bahwa wilayah yang sama terus berulang kali masuk kategori zona merah menunjukkan adanya pola yang belum berhasil diputus.

“Ini bukan kejadian baru. Kalau wilayah yang sama terus disebut rawan, berarti ada sesuatu yang tidak tuntas dalam penanganannya. Ini yang menjadi dasar kritik kami,” ujar Robert.

Dalam kerangka asas praduga tak bersalah, GPS menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk tuduhan, melainkan dorongan terhadap transparansi dan efektivitas kinerja aparat.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Tapi publik berhak bertanya: kenapa kondisi ini terus berulang? Apakah murni kendala teknis, atau ada faktor lain yang belum terungkap?” tegasnya.

Lebih lanjut, GPS mengingatkan bahwa lambannya respons dan tidak adanya langkah luar biasa dapat memicu persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran. Ini bukan tuduhan, tapi konsekuensi logis dari situasi yang tidak kunjung berubah,” tambah Robert.

Atas dasar itu, Gerakan Pemuda Sultra secara tegas mendesak Polda Sulawesi Tenggara dan BNNP Sulawesi Tenggara untuk segera membentuk tim khusus atau tim gabungan yang lebih masif, terukur, dan berkelanjutan dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut.

“Pernyataan sudah ada, fakta sudah jelas, bahkan risiko di lapangan sudah tinggi. Sekarang yang dibutuhkan adalah tindakan nyata dan luar biasa,” tutup robert.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *